Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pembuang sampah sembarangan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut guna mengaplikasian langsung gerakan 2019 Bantul bersih sampah.
Tiga SD di Kecamatan Wates direncanakan akan direlokasi ke wilayah Dusun Punukan, Desa Wates Kecamatan Wates. Ketiga SD tersebut akan direlokasi karena terdampak rencana penataan Alun-Alun Wates.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo merinci, tahun 2018 ada tujuh hotel berinvestasi di Kulonprogo. Keberadaan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dianggap menjadi daya tarik munculnya investasi hotel di Kulonprogo.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul berencana melakukan penataan sejumlah ruas jalan di Kota Wonosari, Gunungkidul. Dua perencanaan yang disusun yaitu pembuatan jalur searah dan jalur dibuat dua lajur.
Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mendata ulang organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di wilayah Bantul. Pasalnya saat ini ada banyak ormas yang menjalankan aktifitas di Bantul namun legalitasnya tidak ada.
Pemerintah memiliki kewajiban dalam memantau rantai pasokan industri strategis. Hal itu sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) secara khusus membahas persoanal ini melalui penelitian berjudul Pengembangan Model Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Sesuai dengan Nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945.
Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.
Umat Hindu di DIY menggelar serangkaian kegiatan berupa ritual keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam menyambut Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1941 yang jatuh pada 7 Maret. Rangkaian kegiatan itu mengambil tema Melalui Catur Berata Penyepian Kita Sukseskan Pemilu 2019.
Rakyat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi serentak yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan Golkar mampu meraih 110 kursi DPR RI dalam Pemilu 2019.
KPK menyita sebuah logam mulia seberat 500 gram dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyitaan tersebut diduga terkait kasus suap proyek Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.
