Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiahkan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) kepada masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang selama ini sudah lama akrab dengan kemacetan di jalur tersebut.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ) menilai debat capres - cawapres tahap pertama yang mengangkat tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme tidak efektif dan cenderung hanya sekadar formalitas .
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja menyatakan pembangunan talut di RW 14 Juminahan, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan diharapkan bisa dimulai pada triwulan II tahun anggaran 2019.
Kuota pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Kota Jogja diusulka naik menjadi 25%. Usulan itu untuk mengakomodasi pendaftar dari kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri atau dikenal dengan istilah blankspot.
Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi semakin membebani keuangan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira.
Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat kritikan dari ekonom. Kebijakan itu dinilai tidak perlu dilakukan. Karena banyak hal lebih penting yang bisa dilakukan ketika dirinya terpilih sebagai Presiden RI.
Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin menilai Jokowi memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Ia sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang memutuskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dari penjara Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wisnu menyesalkan adanya pengemis usia anak-anak di beberapa titik kawasan Kota Jogja. LBH tersebut menilai kenyataan itu menunjukkan bahwa Pemkot Jogja luput dalam menangani persoalan itu.
Satpol PP melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Gondokusuman dan Mergangsan. APK dilepas dari sejumlah titik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, karena dipasang di daerah larangan.
Banyak bangunan kantor dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Gedung induk Parasamya yang digunakan sebagai kantor Bupati Bantul yang sudah bertahun-tahun juga IMB-nya baru saja diterbitkan.
