Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan kini resmi mencabut kebijakan seputar penerapan Ganjil/Genap di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. Hal ini diungkapkan oleh Chandra Irawan selaku Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kemenhub, Rabu (29/5/2019).
Kuasa hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Djudju Purwantoro, mengatakan alasan kliennya dijadikan tersangka kepemilikan senjata api, tidak relevan dengan aturan yang disangkakannya yakni UU Darurat No.12/1951.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan semua pendapat harus dihargai termasuk adanya pendapat permintaan referendum untuk daerah setempat.
Sejumlah penumpang Kereta Api (KA) Serayu mengaku kecewa karena kereta yang hendak ditumpanginya menuju Bandung dan tujuan akhir Stasiun Pasar Senen, Jakarta, tertahan di Stasiun Tasikmalaya karena ada kereta api yang anjlok di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/5/2019) sore.
Pemudik menggunakan sepeda motor meramaikan jalur Pantura Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (29/5/2019) tengah malam hingga Kamis (26/5/2019) dini hari.
Pengamat Intelejen Diyauddin berpandangan mengenai rencana pembunuhan empat tokoh nasional oleh kelompok penyusup di aksi kerusuhan 21-22 Mei. Menurutnya, mereka sengaja mencari kericuhan di sekitaran ring satu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga kelompok tersebut nekat melancarkan aksi tersebut.
Mayjen Purnawirawan TNI Kivlan Zen ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api, oleh penyidik Polda Metro Jaya, sejak Rabu (29/5/2019) petang selepas menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.
Dua mobil terlibat kecelakaan di KM 391 ruas Tol Batang-Semarang, di Kabupaten Kendal hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia Selasa (28/5/2019).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wirantom, menyatakan tidak gentar menjadi target pembunuhan oleh kelompok penunggang gelap aksi massa 22 Mei 2019.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberikan insentif atau bantuan dana operasional untuk pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per tahun yang disesuaikan kemampuan keuangan desa.
