Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan tanggapan atas mundurnya Edy Rahmayadi sebagai ketua umum PSSI . Melalui Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto menyebutkan mundurnya Edy adalah haknya serta PSSI harus berbenah.
Kepala Pos Pengamatan I Selokan Mataram, Suparno, mengatakan belum ada sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pemkab Sleman, maupun Provinsi DIY terkait dengan rencana pembangunan Jalan Tol Jogja-Semarang yang diproyeksikan akan melewati daerah selokan mataram.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi proses persiapan debat perdana pilpres 2019 yang mengangkat tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Hasilnya, kebijakan pemberian kisi-kisi pertanyaan untuk dua paslon akan diubah.
Debat calon presiden–wakil presiden Pilpres 2019 masih menyisakan empat putaran lagi. Calon-calon pemimpin bangsa ini didorong untuk mampu beradu gagasan tentang mitigasi bencana, karena Indonesia berada di ring of fire.
Keputusan Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI cukup mengejutkan. Mengingat Gubernur Sumatera Utara itu sebelumnya tak ingin mundur dari jabatan kursi nomor satu di PSSI itu.
Sebanyak 70 dari 113 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, yang kabur beberapa waktu lalu masih di luar penjara.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo berhasil mengklarifikasi Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Soloraya, Jayendra dan Ketua Penyelenggara Tablik Akbar PA 212 Soloraya, Endro Sudarsono, Sabtu (19/1/2019), terkait dugaan orasi berbau kampanye Ketua PA 212 pusat, Slamet Maarif pada Minggu (13/1/2019) lalu.
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akhirnya membuka suara terkait alasannya mengundurkan diri dari jabatan yang diemban sejak 2016 itu. Salah satu alasan adalah maraknya pengaturan skor yang terjadi belakangan ini.
Youtuber dan Selebgram harus bersiap-siap membayar pajak dari penghasilan yang didapatkan melalui dunia maya tersebut. Saat ini bukan rahasia umum lagi jika penghasilan YouTuber maupun selebgram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.
Pelaksana pemerintahan di level bawah dalam hal ini Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebenarnya menjadi terdepan berurusan dengan masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi ujung tanduk sosialisasi namun juga harus mengeluarkan uang pribadi atas nama kegiatan sosial.
