Anggota Subdit III Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung menangkap Adi Trio, 19, dan Dimas Prayogi, 19, dua tersangka pelaku kurir narkotika jenis sabu-sabu pada Rabu (13/3/2019) dini hari.
Istri terduga teroris yang meledakkan diri di rumah korban di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumatera Utara, Rabu dini hari, diduga menggunakan bom lontong.
Peserta program keluarga berencana (KB) pria dianggap masih rendah sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk KB Kulonprogo terus menggenjot peningkatan peserta KB pria.
Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kulonprogo kembali mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika. Kali ini tersangkanya seorang buruh tambang pasir berinisial ZA alias Zudi, 28, warga Dusun Gletak, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terkait korupsi dua gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Minahasa, Sulawesi Utara anggaran tahun 2011.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo menganggarkan dana perbaikan jalan kabupaten sebesar Rp5 miliar pada tahun ini. Kondisinya, jalan rusak di tahun ini lebih tinggi persentasenya dibanding tahun lalu.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan diperlukan kekompakan serta komunikasi yang baik antara kepala daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan masyarakat untuk membangun daerah.
Langkah pemerintah untuk mendorong populasi mobil listrik mencapai 20% pada 2025, akan diimbangi dengan pembebasan pajak atau 0% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah juga memberikan perhatian kepada WNI lain di luar negeri yang senasib dengan Siti Aisyah, yakni terancam hukuman mati.
Kasus warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengundang respons berbagai pihak. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DIY, Cholid Mahmud mengusulkan adanya perbedaan KTP WNI dengan KTP WNI, selain itu menyarankan kepada pihak terkait untuk menyelidiki terkait kemungkinan adanya kejahatan politik dalam kasus tersebut.
