Basuki Tjahaja Purnama atau BTP akan mengisi hari - hari pertama setelah bebas penjara dengan kegiatan yang bersifat pribadi. BTP merencanakan akan pergi ke gereja, Minggu (27/1/2019) besok
Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) membentuk Tim Pengawasan Mutu Terpadu DIY yang melibatkan banyak instansi berkaitan dengan perikanan dan perdagangan. Tim itu akan memastikan keamanan peredaran ikan di wilayah DIY dengan melakukab inspeksi dan pengambilan sampel di sejumlah pasar.
Satu keluarga dari anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP) Organisasi Papua Merdaka (OPM) pimpinan Mathias Wenda yang beroperasi di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia-Papua Nugini menyerah. Mereka menyerahkan sejumlah senjata dan menyatakan ikrar setia ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Basuki Tjahaja Purnama alias BTP , mantan Gubernur DKI Jakarta sempat menemui sejumlah petinggi Partai Hanura pada saat hari pembebasannya, Kamis (24/1/2019).
Didorong keinginan untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan harian, seorang warga Temanggung berinisial Y nekat menggelapkan uang milik perusahaan agen Beligas tempatnya bekerja, di Jln. Tegalgendu, Giwangan, Umbulharjo, Kota Jogja.
Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 40.172 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (25/1/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah alasan mengapa penerbitan sertifikat itu harus dipercepat.
Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin terus melakukan safari politik di Jawa Timur. Setelah kampanye di kawasan Mataraman dan Pantura, kali ini pasangan dari Joko Widodo (Jokowi) itu kampanye di Surabaya.
Foto mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias BTP saat menandatangani administrasi pembebasan dan cap tiga jari beredar luas setelah diunggah ke medsos. Salah satu foto yang menarik perhatian publik ialah pose tiga jari BTP usai mengurus administrasi kebebasannya di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/1/2019) pagi.
Komisi A DPRD Gunungkidul mendorong pemkab untuk mendesak bupati untuk menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pembatasan PNS menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah ini sebagai upaya memaksimalkan kinerja di tengah minimnya pegawai di lingkungan pemkab.
