Restitusi Pajak Membengkak, Menkeu Purbaya Rombak Besar DJP
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan penandatanganan ikrar pada Upcara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Harianjogja.com, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta kader partai mengikuti instruksi Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara di Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PDI Perjuangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin (9/1/2023).
“Waktu yang akan ditunggu-tunggu lagi adalah 19 Oktober sampai 25 November (2023) karena itu akan ditentukan secara definitif siapa calon presiden dan calon wakil presiden PDI Perjuangan. Yang mana kita semua harus siap ikut instruksi dan perintah ketua umum memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden PDIP,” kata Puan dalam keterangan resminya.
Dia meminta kader PDI Perjuangan untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak perlu bingung mengenai siapa sosok yang akan diajukan sebagai capres dalam Pemilu 2024.
“Lurus saja, kerja, kerja, kerja di lapangan. Pada waktunya tunggu tanggal mainnya. Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal umumin. Jadi enggak usah nengok kiri kanan, enggak usah bingung,” jelas Puan.
Dia mengingatkan, sebagai kader adalah menjalankan instruksi partai. Puan juga menekankan bahwa setiap kader PDIP adalah petugas partai.
“Enggak perlu diamat-amatin, ya boleh kalau cuma ngomong di warung kopi atau di antara kita tapi enggak usah terpengaruh. Turun saja turun ke lapangan, kerja, kerja. Kita ini partai besar sebesar ini. Jadi enggak mungkin kita enggak punya kader untuk dicalonkan,” ungkap Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Arema FC memburu kemenangan atas PSIM Jogja pada laga terakhir Super League 2025/2026 demi memperbaiki posisi klasemen.
MotoGP Catalunya 2026 diwarnai penalti tekanan ban yang membuat Joan Mir kehilangan podium dan mengubah klasemen sementara.
Pemkot Jogja mulai menyiapkan guru dan menggandeng kampus menyambut kebijakan Bahasa Inggris wajib di SD mulai 2027.
Xiaomi membatalkan proyek ponsel ultra-tipis Xiaomi 17 Air karena tak ingin mengorbankan performa, baterai, dan kualitas pengguna.
Komnas HAM mendorong pengusutan tuntas kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Jogja. Polisi buka peluang tersangka bertambah.