Bawaslu Gunungkidul Ajak Masyarakat Ikut Awasi Tahapan Pemilu

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari satu tahun. Bawaslu Gunungkidul mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dalam tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengatakan, komitmennya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun personel pengawasan sudah terbentuk hingga tingkat kalurahan.

“Yang kurang tinggal pengawas TPS dan rencananya dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Menurut dia, penyelenggaraan pemilihan kurang dari satu tahun. Upaya pengawasan akan terus ditingkatkan guna memastikan penyelenggaraan dapat berjalan lancar. “Dalam pengawasan kami fokuskan dalam upaya pencegahan sehingga menekan terjadinya pelanggaran sejak awal tahapan,” katanya.

Meski petugas pengawasan sudah terbentuk hingga tingkat kalurahan, Tri juga meminta partisipasi aktif dari masyarakat. terlebih lagi, jumlah pengawas di lapangan sangat terbatas.

Menurut dia, masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas. Terwujudnya pemilu berintegritas diharapkan mampu menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang dapat menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas.

“Partipasi masyarakat sangat diperlukan. Jadi, kami minta masyarakat ikut dalam upaya pengawasan,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh anggota Bawaslu Gunungkidul, Rini Iswandari. Menurut dia, didalam persiapan pemungutan suara di 2024, mulai sekarang harus dilakukan. Salah satunya penguatan dan sinergitas dari pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder.

“Kami mengajak seluruh komponen mulai dari masyarakat, pemerintah, aparat keamanan hingga calon peserta pemilu berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas,” kata Rini.

Menurut dia, untuk tahapan saat sekarang sedang proses pemutakhiran data pemilih yang dimulai sejak Minggu (12/2/2023). Pihaknya berkomitmen untuk mengawasi agar para petugas pencocokan dan penelitian dari KPU benar-benar melaksanakan tugasnya dengan benar.

Dia tidak ingin kejadian dalam coklit di Pemilu 2019 terulang karena adanya ulah nakal dari petugas yang tidak mendatangi ke rumah warga. “Sesuai dengan aturan, petugas coklit harus mendata langsung ke rumah-rumah warga. Jadi, tidak boleh hanya menerawang, meski sudah mengenal calon pemilih,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.