Tergabung di KIB, Begini Sikap PPP Terkait Capres 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya tak ingin kehilangan momentum seiring sejumlah parpol telah mendeklarasikan Capres untuk Pemilu 2024. Partai berlambang kakbah ini membahas dukungan Capres dalam Rapimnas V di Sleman pada Selasa (25/4/2023).

Meski tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), namun PPP memberikan sinyal terkait hak memberikan dukungan capres tertentu atau di luar KIB. Sebagaimana diketahui PPP telah tergabung dalam KIB bersama Golkar dan PAN dan kerap melakukan sejumlah pertemuan secara intens ketiga parpol tersebut.

BACA JUGA : Anies Baswedan Komentari Status Capres Ganjar Pranowo

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyebut sinyal itu dengan langkah strategis agar tidak kehilangan momentum. Dinamika politik yang saat ini menarik menurutnya adalah dukungan dan kandidat Capres Cawapres 2024.

“Parpol sudah mendeklarasikan nama-nama tokoh sebagai Capres. Termasuk Cawapres meski pun belum dideklarasikan secara resmi. PPP yang saat ini tergabung dalam KIB, juga harus memiliki langkah strategis agar tidak kehilangan momentum,” ungkap Arwan, Selasa.

Plt Ketum PPP Mardiono menyatakan Rapimnas ini digelar untuk menindaklanjuti sikap politik PPP dalam menghadapi dinamika politik nasional. Mulai dari isu politik Pemilu terbuka atau tertutup, isu penundaan Pemilu, serta isu Capres dan Cawapres.

Menurutnya PPP masih sangat terbuka dalam persaingan menuju 2024 termasuk dukungan Capres. Meski demikian ia belum dapat menyampaikan dukungan Capres tersebut karena masih dalam pembahasan.

BACA JUGA : Klaim Berhubungan Baik dengan Parpol, Prabowo Yakin

“PPP saat ini sangat terbuka dalam kontestasi Pemilu 2024, termasuk dalam mendukung Capres dan Cawapres 2024. Kami harus terus bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal demi kemajuan dan kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Sejumlah elit dan petinggi PPP yang hadir pada Rapimnas tersebut, diantaranya Zarkasih Nur (Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP), Romahurmuziy (Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP), Ade Irfan Pulungan (Ketua Mahkamah Partai DPP PPP) dan R. Arya Permana Graha selaku Bendahara Umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.