Efek MSCI ke Pasar SBN Disebut Sesaat, Ini Bukti Suahasil
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan partainya membantah memaksakan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Andi Arief menyatakan partai sepenuhnya sudah menyerahkan wewenang penentuan cawapres kepada Anies. "Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Ketua Umum PKS," ujar Andi, Jumat (9/6/2023).
Dia menjelaskan, penyerahan wewenang penentuan cawapres oleh Anies sudah tertulis dalam piagam koalisi partai politik pendukung Anies Baswedan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi mengakui Demokrat memang mengajukan AHY jadi cawapres Anies. Meski demikian, AHY tak jadi nama cawapres tunggal yang ditawarkan.
Demokrat, lanjutnya, mempertimbangkan nama cawapres beken lainnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
BACA JUGA: Sudah Rukun, PSHT dan Brajamusti Kerja Bakti Bareng Polda DIY Bersihkan Tamsis Jogja
"Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil," jelasnya.
AHY sendiri, menurut Andi, juga memerintahkan kepada jajarannya untuk mempertimbangkan nama cawapres alternatif selain dirinya.
Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan Demokrat tak memaksakan partai politik pendukung Anies lainnya, yang sudah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), untuk memilih AHY jadi cawapres.
Memang, sebelumnya Andi Arief mendesak nama cawapres untuk Anies diumumkan ke publik paling lambat bulan ini.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevaluasi," ungkap Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies untuk Pilpres 2024 cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP.
"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya [elektabilitas Anies dari bakal capres lain]," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Sohibul Iman resmi menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Investasi Gunungkidul mencapai Rp797,6 miliar hingga September 2026 dan menyerap 14.298 tenaga kerja. Industri menjadi sektor unggulan.
DPRD DIY mengingatkan rencana barak militer di kawasan hutan harus dikaji agar tidak mengancam hutan dan lahan pertanian produktif.
BSU 2026 sebesar Rp900.000 ditargetkan cair November-Desember. Simak status di Kemenkeu, syarat penerima, dan cara mengeceknya.
Operasi Zebra 2026 digelar 16-29 November menjelang Nataru. Korlantas Polri siapkan pemeriksaan kendaraan, pengemudi, dan jalan wisata.