Belanja Warga RI Naik, Tabungan Menyusut, Utang Kian Membengkak
Belanja masyarakat RI masih tumbuh, tetapi tingkat tabungan melemah dan penggunaan pinjol, kartu kredit, serta paylater terus meningkat.
Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan sejumlah elite PKS di NasDem Tower, Jumat (3/2/2023). JIBI/Bisnis- Nabil Syarifudin Alfaruq
Harianjogja.com, JAKARTA—Alasan mengapa nama calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan urung diumumkan akhirnya terungkap. Partai-partai pendukung Anies ternyata punya pendapat berbeda soal strategi pengumuman cawapres Anies.
Sebagai informasi, partai pendukung pencapresan Anies yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski sudah mendukung Anies sebagai calon presiden (capres), sepertinya mereka belum sepakat soal strategi pengumuman cawapres.
NasDem dan PKS, misalnya, ingin menunggu lawan politik terlebih dahulu yang mengumumkan cawapres. Namun, Demokrat merasa tak ada gunanya menunggu pihak lain.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjelaskan, pihaknya tak sepakat pengumuman cawapres Anies ditunda hanya karena menunggu kubu lawan.
Baca juga: Jalur Zonasi Memicu Masalah, Disdikpora DIY: Nanti Kami Koordinasi dengan Disdukcapil
"Kalau ditanya, tunggu siapa sih [sehingga cawapres Anies tak kunjung diumumkan]? Sebenarnya enggak ada yang ditunggu, harusnya, karena enggak relevan bagi saya menunggu seseorang," ucap AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023) malam.
Putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meyakini, tak ada bedanya menjadi pihak yang pertama mengumumkan cawapres dengan pihak terakhir. Menunggu, lanjutnya, hanya akan habiskan waktu.
"Emang kenapa, menunggu apa yang membedakan? Misalnya [menunggu] cawapres yang lain? Karena tidak akan mengubah keadaan, yang pasti adalah waktu semakin berkurang," jelas AHY.
Jangan Buru-buru
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali meminta partai politik pendukung tak mendesak Anies untuk mengumumkan cawapresnya. "Jadi kami berharap partai yang tergabung dalam koalisi ini kita tidak mendesak-desak Anies Rasyid Baswedan untuk mengumumkan cawapresnya atau buru-buru," ujar Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Dia menjelaskan, pengumuman cawapres merupakan strategi. Oleh sebab itu, mereka tak boleh sembrono tanpa memperhitungkan segala variabel terutama soal momentum.
Menurutnya, saat ini momentumnya belum tepat. Ali berpendapat, belum ada hal mendesak yang mengharuskan Anies mengumumkan cawapresnya.
"Koalisi ini belum tahu juga, siapa lawan kita. Ya karena ini kan baru nama-nama, belum ada koalisinya, yang ada baru Koalisi Perubahan. Kawan kita di sebelah, Pak Prabowo sampai hari ini, dia di awal belum mengumumkan siapa cawapresnya. Kemudian kawan kita di PDIP juga belum mengumumkan siapa. Terus apa kebutuhan yang urgen?" ungkap Ali.
Tak jauh beda, PKS juga sempat mempersilakan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengumumkan cawapres terlebih dahulu sebelum Anies. Ganjar dan Prabowo merupakan dua kandidat terkuat lawan Anies pada Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi ingin para bakal capres yang akan maju pada Pilpres 2024 saling bersaing menjadi yang tercepat mengumumkan cawapresnya.
Meski demikian, dia mempersilakan apabila Ganjar dan Prabowo mendeklarasikan pendampingnya terlebih dahulu sebelum Anies. "Pokoknya cepat-cepatan saja deh. Moga-moga keuber [terkejar] oleh Ganjar, cakep, biar saja duluan. Iya, Mas Ganjar dulu, Mas Prabowo dulu atau Mas Sandi dulu, atau siapa lagi," ujar Aboe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Belanja masyarakat RI masih tumbuh, tetapi tingkat tabungan melemah dan penggunaan pinjol, kartu kredit, serta paylater terus meningkat.
BNN RI membongkar jaringan penyelundupan cartridge vape berisi etomidate dari Malaysia melalui Batam dan menangkap tujuh tersangka.
TPP ASN Sleman berpotensi disesuaikan jika target PAD meleset, namun Pemkab menegaskan belum ada keputusan pemotongan.
Polri memutasi 146 perwira tinggi dan menengah. Brigjen Pol. Untung Widyatmoko ditunjuk sebagai Kadivhubinter Polri yang baru.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Texsi Miki Fijay
Penyebab kematian Sutrimo masih didalami Polda Metro Jaya dengan melibatkan Puslabfor usai ditemukan tewas di Jakarta Selatan.