Ofero Carria 1 Meluncur, Motor Listrik Multifungsi Rp29,9 Juta
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Ilustrasi Pemilu - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk satuan tugas (satgas) guna mengawasi kampanye dan mencegah penyebaran konten melanggar hukum di media sosial menjelang Pemilu 2024.
“Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika [Aptika] bersama Bawaslu membentuk satgas untuk mengawasi jalannya kampanye di medsos,” kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Usman mengatakan pembentukan satgas merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) kedua lembaga yang bertujuan untuk mencegah, mengawasi, serta menindak konten negatif di internet yang bertentangan dengan perundang-undangan.
Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui dua puluh akun paling banyak untuk setiap jenis platform yang harus didaftarkan kepada KPU terlebih dahulu.
Ia menyebutkan ada tiga platform yang sudah menunjukkan komitmen untuk mendukung pemilu cerdas di Indonesia, yakni grup META, Twitter, dan Google. Dengan demikian, para satgas yang ditunjuk bisa berkoordinasi langsung dengan perwakilan ketiga platform jika menemukan pelanggaran pemilu di media sosial.
BACA JUGA: Kuliner Jogja, Menyantap Udon di Pasar Tradisional
Pada kesempatan terpisah, Puadi selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan, dalam proses penindakan kampanye di ruang digital, Bawaslu akan menelaah berbagai konten yang diduga melanggar aturan. Setelah itu, apabila terbukti melanggar, maka memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk di-take down.
“Ketika menemukan aduan atau indikasi konten internet yang bermasalah, termasuk dari salah satu calon, Bawaslu menelaah kemudian merekomendasikan Kemenkominfo untuk menurunkan konten atau menutup akun dari platform bila terbukti bersalah,” kata Puadi pada Sabtu.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda T Muchtar menilai kampanye politik di media sosial memang sudah seharusnya memiliki regulasi dan sanksi apalagi berkaca dari pemilu 2019.
“Pengalaman pemilu sebelumnya, ketika pengaturan tidak dilakukan secara rinci, dampaknya cukup serius, mulai dari penyebaran konflik, politisasi identitas, hingga polarisasi,” kata Dinda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Sultan HB X belum mengetahui lokasi rencana barak militer di hutan DIY. DPRD mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan dan lahan pertanian.
Pemkab Bantul memberikan penghargaan kepada enam seniman, budayawan, pelestari adat dan tradisi, serta cagar budaya pada 2026.
Pegadaian memperkuat kepemimpinan bisnis emas melalui Bank Emas, Tring!, dan ATM Emas untuk membangun ekosistem emas yang terintegrasi di Indonesia.
Pawai Milad ke-108 Mu'allimaat Muhammadiyah dihadiri Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo yang mengajak siswi peduli pengelolaan sampah.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.