1.500 Buruh Siap Demo Kemenkeu, Tuntut Pajak Pencairan JHT 0 Persen
Sebanyak 1.500 buruh akan demo di Kemenkeu pada 9 Juli 2026 menuntut pajak pencairan JHT menjadi 0% beserta tiga tuntutan perpajakan lainnya.
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mempersilakan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk melapor kepada pihak berwenang apabila mendapatkan tekanan terkait dengan kontestasi Pilpres 2024.
Menurutnya, tuduhan yang mengarah kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini bukan merupakan hal baru. "Pak Prabowo itu dan kawan-kawan sudah sering dituduh-tuduh seperti itu, dari dulu juga ketika 2019 kami dituduh-tuduh juga, tetapi yang jelas kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, Pak Hasto silakan saja dilaporkan, dibuktikan," katanya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
Menurutnya, PDIP merupakan partai besar yang punya jejaring dan aparatur yang dapat diakses, sehingga akan bisa dengan mudah melapor apabila terjadi hal yang tidak sesuai aturan.
Dia mengimbau agar hal-hal seperti itu dapat diwujudkan melalui langkah hukum, sehingga tidak dibiarkan menjadi tuduhan belaka. "Jadi silakan saja, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun TPN itu konsisten ingin menang secara sehat, dengan cara fair. Jadi tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekadar menjadi isu, tetapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkrit, sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks," imbuhnya.
BACA JUGA: Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janji Indonesia Produksi Mobil Sendiri
Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya belakangan banyak mengalami tekanan seperti pencopotan baliho di beberapa daerah.
Menurutnya, tekanan ini datang dari instrumen kekuasaan dan hukum yang ikut campur dalam gelaran Pilpres 2024. "Kami mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri, karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record [rekam jejak] demokrasi yang baik, tetapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan, terjadi the darkness of Indonesian democracy [kekelaman demokrasi Indonesia]. Ini yang kami sangat prihatin," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Sebanyak 1.500 buruh akan demo di Kemenkeu pada 9 Juli 2026 menuntut pajak pencairan JHT menjadi 0% beserta tiga tuntutan perpajakan lainnya.
DPRD Gunungkidul mulai membahas tiga Raperda inisiatif pada Juli 2026. Total 12 Raperda ditargetkan selesai dibahas dan ditetapkan hingga akhir tahun.
DPRD Kulonprogo mendorong Pemkab mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga pengembangan potensi ekonomi di sekitar.
PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghangatkan dunia modifikasi Indonesia melalui gelaran modifikasi sepeda motor terbesar yakni Honda Modif Contest (HMC)
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
Jadwal lengkap KRL Solo–Jogja dari Palur hingga Tugu. Simak jam keberangkatan terbaru dan imbauan KAI.