Survei Capres Terbaru, Kini Prabowo-Gibran Teratas

Harianjogja.com, JAKARTA–Sejumlah lembaga survei mempublikasikan hasil survei terbaru mengenai elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024. Secara umum, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dalam sejumlah survei. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang kerap kali berada posisi terakhir, kini mulai bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga: LSI: Elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran Naik Hingga 42,1 Persen

Kendati demikian, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani mengingatkan seluruh lembaga survei agar netral dalam kinerja masing-masing mengenai Pemilu 2024. Dia juga meminta masyarakat mengkritisi hasil survei yang ada, agar tidak menimbulkan persoalan serius seperti kampanye salah satu pasangan capres-cawapres yang menghendaki agenda pemilihan satu putaran.

"Ada dua tujuan tidak etis yang hendak dicapai dari agenda ini, yaitu berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik yang sudah menentukan pilihan, dan menyediakan justifikasi akademik-populis, atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara memenangi kontestasi," terangnya, Kamis (23/11/2023)

Baca Juga: Perbedaan Hasil Survei Indikator Politik dan Charta Politika Terhadap Para Capres dan Cawapres

Sementara, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyampaikan bahwa pendanaan survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) perlu diaudit untuk menjaga independensi hasil penelitian tersebut.

"Lembaga survei itu seharusnya dapat bekerja secara independen," kata Neni. dalam diskusi daring bertajuk "Survei Yang Membagongkan" dipantau di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga: Bantah Elektabilitas Anjlok, Ganjar: Tidak, Kami Punya Survei Internal

Dia berpandangan lembaga survei harus independen dalam melakukan penghitungan ilmiah sesuai metode statistik yang berlaku. Pasalnya, masih banyak lembaga survei yang tidak mau menunjukkan dari mana sumber dana yang mereka dapatkan. "Jadi, soal pendanaan (lembaga survei), ketika dilaporkan ke KPU itu tidak transparan dan akuntabel, serta tidak rasional," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com