Gibran: Pembangunan IKN untuk Percepatan Pemerataan di Wilayah Timur Indonesia

JAKARTA—Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden (cawapres) pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menegaskan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagi Gibran, pembangunan IKN adalah percepatan pemerataan di wilayah timur Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya Minggu (17/12/2023), Gibran menyebut jika IKN benar-benar diberdayakan, otomatis akan memperluas dampaknya hingga ke wilayah Indonesia Timur dan lainnya.

“Sejauh ini investasi di Pulau Jawa sebesar 53 persen, itu yang membuat kawasan tersebut menjadi pusat pembangun saat ini,” kata Gibran, Minggu.

Menurut Gibran, kondisi ini membuat banyak daerah di luar Pulau Jawa tertinggal dari sektor perekonomian, kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, Gibran menekankan pentingnya pembangunan merata agar semua wilayah memiliki kekuatan infrastruktur yang sama.

Selain itu Gibran juga menanggapi merebaknya wacana Indonesia akan masuk ke era modern Orde Baru alias neo-orba jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

BACA JUGA: Alat Peraga Kampanye Ambruk ke Jalan, 2 Pengendara di Sleman Terluka

Menurut Gibran, pembangunan yang tidak terfokus di Pulau Jawa justru jauh dari stigma kepemimpinan gaya orde baru. Karena itu, dia memastikan akan meneruskan program pemerintah dalam membangun IKN. "Jadi, isu-isu seputar neo-orba hanya muncul menjelang pemilu, dan kami sangat mendukung pembangunan yang berfokus pada seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa," jelas dia.

Pada Sabtu (16/12/2023) Gibran mengunjungi Titik Nol IKN dalam rangkaian perjalanan kampanyenya ke Kalimantan Timur. Ia menyebut ini adalah kali pertamanya mengunjungi IKN. “Luar biasa sekali,” kata Gibran.

Fokus melanjutkan IKN ada pada salah satu dari 17 Program Prioritas dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran 2024 Bersama Indonesia Maju. Program Prioritas ke-14 yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Khusus untuk IKN, dalam program prioritas ini disebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kelanjutan pembangunan IKN dijamin dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 sebagai perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Dalam pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun sejak berlakunya UU tersebut. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.