TPAS Wukirsari Terima 60 Ton Sampah per Hari, Organik Dominan
DLH Gunungkidul mencatat 70 persen sampah di TPAS Wukirsari masih berupa sampah organik. Warga didorong memilah sampah dari rumah.
Ilustrasi pemilu - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—KPU Sleman terus berkordinasi dengan perguruan tinggi untuk memfasilitasi hak suara mahasiswa dari luar daerah. Meski demikian, pada saat pencoblosan, para mahasiswa ini tidak mendapatkan seluruh surat suara karena hanya memeroleh untuk pemilihan presiden.
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengatakan upaya melindungi hak pilih warga terus dilakukan. Hal ini termasuk untuk mahasiswa atau santri yang sedang menempuh studi di Kabupaten Sleman.
Menurut dia, sejak awal tahapan sudah ada koordinasi dengan kampus maupun pondok pesantren. Tujuannya untuk memberikan fasilitas hak suaranya tetap bisa disalurkan di Pemilu 2024.
“Sudah ada koordinasi dan nantinya akan ada faslitasi TPS khusus,” kata Ahmad kepada Harianjogja.com, Kamis (21/12/2023).
Baca Juga
25 Kampus di DIY Jadi TPS Khusus pada Pemilu 2024
KPU Bantul Catat Ada 592 Orang Pindah Memilih, Mayoritas Pelajar dan Mahasiswa
Tidak Ada TPS Khusus, APMD Klaim Telah Fasilitasi Mahasiswa Pindah Pemilih
Menurut dia, syarat pindah memilih akan dilayani sampai 15 Januari 2024. Untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Sleman, mahasiswa atau santri bersangkutan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya, ada dokumen yang menerangkan mahasiswa atau santri di tempat belajar.
“Untuk pengurusan bisa ke KPU, PPK atau PPS di Sleman. Selain itu juga ada layanan posko pindah memilih di perguruan tinggi,” ungkapnya.
Disinggung mengenai hak pilih, Ahmad mengakui ada lima sura suara yang dicoblos. Namun demikian, untuk yang mengurus pindah memilih tidak semuanya mendapatkan surat suara yang terdiri dari pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pemilihan Presiden.
Ia berdalih pemberian suar suara disesuaikan dengan daerah pemilihan. Ahmad mengakui untuk mahasiswa atau santri dari luar DIY, maka hanya memeroleh surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Untuk empat surat suara lainnya tidak berhak karena sudah beda daerah pemilihannya,” katanya.
Terpisah, Humas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Enggar belum bisa dikonfirmasi berkaitan dengan layanan TPS khusus bagi mahasiswanya. Pada saat dihubungi, yang bersangkutan berjanji akan mencarikan informasi dengan berkoordinasi ke bagian kemahasiswaan.
Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Hal yang sama juga saat dikirimkan pesan singkat, Enggar belum memberikan tanggapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DLH Gunungkidul mencatat 70 persen sampah di TPAS Wukirsari masih berupa sampah organik. Warga didorong memilah sampah dari rumah.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditangkap KPK dalam OTT pada Selasa malam. Simak profil, perjalanan karier, serta laporan harta kekayaannya yang mencapai Rp21,
Polresta Jogja menegaskan bahwa seluruh layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.
KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT ke-18 sepanjang 2026. Penyidik masih mendalami kasus dan memiliki waktu 24 jam menentukan status pihak
Perpanjang SIM A dan C di Kulonprogo lebih mudah melalui SIM Keliling. Jadwal lengkap dan lokasi.
Polres Bantul kembali membuka layanan SIM Keliling untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C.