Gibran: KIS Lansia dan Kartu Anak Sehat Penyempurnaan dari Program Sebelumnya

JOGJA—Calon wakil presiden (cawapres) nomor dua, Gibran Rakabuming Raka mengakui Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia dan kartu anak sehat bukanlah program baru. Namun Gibran ingin membenahi kendala yang selama ini ditemukan sehingga program tersebut seutuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saat deklarasi di Indonesia Arena, Jakarta pada Rabu (25/10/2023), Gibran mengutarakan sejumlah visi-misi yang akan diusungnya pada Pilpres 2024. Dia mengatakan ingin menambahkan program KIS khusus untuk lansia. "Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia," kata dia.

Selain itu, Gibran mengatakan juga ingin membuat program sosial pemerintah yang khusus menargetkan ibu dan anak. Program itu, kata dia, adalah kartu anak sehat untuk pencegahan stunting.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui mengusung kartu-kartu untuk masyarakat sebagai program pemerintahannya. Kartu tersebut terbagi menjadi dua periode kekuasaannya. Periode pertama, Jokowi merilis tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pelajar SD-SMA yang kurang mampu KIS bagi fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Periode kedua, Jokowi menerbitkan Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Tani Digital, dan Kartu Pemerintah Domestik atau KKP Domestik.

Terkait dengan keberadaan program-program tersebut, Gibran mengakui program KIS bukanlah hal baru. Namun, Gibran menegaskan ingin meneruskan, mempercepat dan menyempurnakan program sebelumnya agar kebijakan tersebut sepenuhnya dapat diakses masyarakat. Termasuk untuk mengurai persoalan di akar rumput.

Salah satu masalah dalam program KIS adalah peserta yang tidak dapat mengakses bantuan tersebut. Adapun JKN KIS PBI-JK adalah kartu identitas untuk peserta BPJS gratis penerima bantuan iuran dari pemerintah. Berbeda dengan keanggotan BPJS Kesehatan mandiri, iuran bulanan pemegang KIS PBI-JK dibayar oleh pemerintah ke bantuan iuran yang diberikan sebesar Rp42.000 per bulan. Kepesertaan KIS PBI-JK akan selalu diperbaharui tiap enam bulan sekali sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Untuk warga masyarakat yang awalnya memegang KIS yang sudah dikategorikan sebagai warga mampu, maka Kartu PBI akan dinonaktifkan. Apabila kartu KIS PBI-JK sudah tidak aktif, maka masyarakat bisa mengaktifkannya kembali atau beralih ke program BPJS Kesehatan mandiri.

Program tersebut memang dipersiapkan untuk membantu masyarakat tetapi tidak membuat mereka tergantung. Dengan evaluasi tiap enam bulan dari Kementerian Sosial diharapkan peserta yang mendapat bantuan akan mandiri di masa depan sehingga bantuan dapat dialihkan ke pihak lain.

Namun, situasi berbeda tentu akan didapat para lansia dan anak. Sebab di usia lansia dan anak, masa produktif mereka semakin terbatas. Dengan bantuan yang lebih spesifik kepada Lansia dan Anak diharapkan KIS dapat membantu percepatan mengatasi kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

"Biar lebih tepat sasaran nanti kami update lagi data penerimanya," kata Gibran. Hal itu disampaikan Gibran saat berkampanye Desa Ngadirejo Kidul, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Gibran meyakini program-program Presiden Jokowi sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Menurut Gibran, tugasnya sekarang adalah melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda. "Saya yakini keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia Emas," lanjut Gibran. (***) 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.