Mahfud MD Mundur, Nasib Menteri dari PDIP Tergantung Reaksi Jokowi

Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan (PDIP) masih menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mundur dari kursi Menko Polhukam.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto berpendapat, langkah Mahfud merupakan bentuk tuntutan agar para pejabat negara mengedepankan netralitas di ajang Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan pihaknya masih menunggu respons Jokowi sebelum memutuskan nasib menteri-menteri dari PDIP.

Jika Jokowi tetap menunjukkan keberpihakan maka bukan tak mungkin para menteri dari PDIP ikuti langkah Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi-Maruf.  "Kami mencermati [dinamika politik], masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini [Presiden Jokowi] seharusnya betul-betul netral," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Dia mengaku, PDIP masih mengedepankan kepentingan negara. Bagaimanapun, lanjutnya, stabilitas politik menjadi sangat penting di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik saat ini. "Yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam," ujar Hasto.

Tidak Kondusif

Sebelumnya, Hasto juga mengklaim kabinet Presiden Jokowi sudah tidak kondusif. Dia memerinci ada tiga indikator yang menjadi penanda kabinet Jokowi saat ini tidak kondusif. Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

BACA JUGA: Mengundurkan Diri dari Menkopolhukam, Mahfud MD Tunjukan Kesadaran dalam Etika Republik

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, sambung Hasto, Jokowi sudah menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan diduga kuat akan berpihak ke salah satu paslon.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini telah memberikan testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika memasuki Istana Negara untuk mengikuti rapat kabinet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com