Tambahan Dana Transfer ke Daerah Tunggu Restu Presiden
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023). Antara/M Risyal Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA—Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengingatkan semua pihak agar tidak merusak kultur demokrasi di Indonesia.
Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengatakan demokrasi harus dijaga agar berjalan secara adil sehingga pemaksaan skenario satu putaran dalam Pilpres 2024 tidak perlu dilakukan. "Rakyat akan menilai dengan baik dan penuh kegembiraan," kata Hasto dalam diskusi Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Hasto melanjutkan "Jadi, mari buka mata hati dengan jernih. Ini bukan persoalan siapa mau menjadi presiden. Ini persoalan Indonesia. Ini persoalan bahwa kultur demokrasi itu jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi ini sangat mahal dibangun dengan susah payah."
Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan pemilu merupakan urusan rakyat karena meliputi ide dan gagasan terbaik untuk mereka. "Rakyat yang menilai dengan bebas maka akan menghasilkan pemimpin yang baik," ujarnya.
Baca Juga
Hasil Survei Capres, TPN Ganjar-Mahfud Tepis Kandang Banteng Jebol
Polisi Sita Ponsel Milik Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono
Jadwal Kampanye Hari Ini, Ganjar ke Kalimantan dan DIY, Mahfud ke Bengkulu
"Itu sistem demokrasi yang dibangun bersama-sama. Jadi, inilah yang dihormati. Apalagi, pengorbanan mahasiswa ketika reformasi itu berjalan. Itu 'kan ada korban. Di Trisakti ada korban, di Semanggi ada korban, penyerangan Kantor PDI ada korban," katanya.
Oleh sebab itu, Hasto juga mengimbau aparatur negara untuk tetap mengikuti konstitusi dan kebenaran. "Akan tetapi, yang diproses hukum hanya prajurit-prajuritnya. Mana ada panglimanya yang diproses," kata Hasto.
Karena distorsi itu, dia mengimbau aparatur negara dan TNI/Polri jangan mau dikorbankan lagi seperti peristiwa Semanggi dan Trisakti. "Oleh karena itu, ikutilah konstitusi dan pranatan kebenaran," katanya.
Selain itu, Hasto mengingatkan kepada semua pihak terkait dengan Pemilu 2024 untuk tidak menyalahgunakan keyakinan rakyat. "Hati nurani rakyat jangan diintervensi. Jangan ganggu kedaulatan rakyat itu di dalam menentukan pilihannya. Jadi, siapa yang menyalahgunakan keyakinan rakyat, termasuk juga dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ingat karmapala. Itu local wisdom. Keyakinan kami," tuturnya.
Walaupun demikian, menurut Hasto, masih belum terlambat untuk mewujudkan pemilu yang betul-betul langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil).
"Mari bersama-sama mencoba meyakini rakyatlah akan menentukan mau satu putaran atau dua putaran. Itu rakyat yang menentukan jangan dipaksakan," kata Hasto.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Data pariwisata DIY dinilai belum utuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperbaiki kualitas data untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.