Intensifkan Pengawasan, Bawaslu Jogja: Waspadai Politik Uang di Masa Tenang

Hariangjoaja.com, JOGJA—Mendekati hari pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024) mendatang, masyarakat diminta mewaspadai politik uang yang dilakukan peserta pemilu. Bawaslu Kota Jogja pun mengintensifkan pengawasan di setiap wilayah.

Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala menuturkan sampai saat ini, belum ada pengungkapan kasus politik uang di Kota Jogja. “Karena ketika kami mendapat dugaan money politic, syarat formil belum terpenuhi sehingga belum bisa mengungkap sampai selesai,” katanya, Minggu (11/2/2024).

Dia mengungkapkan sejauh ini untuk laporan resmi belum ada. Namun, informasi-informasi terkait dengan dugaan politik uang memang sudah ada. “Kami meneruskan dari informasi awal, misalnya ada masyarakat yang menghubungi kami. Kami telusuri. Cuma karena informasi tidak lengkap dan pengadu tidak memberikan data yang lengkap, maka berhenti,” paparnya.

Di masa tenang ini, Bawaslu Kota Jogja memaksimalkan pengawasan mulai dari kampanye terselubung hingga praktek politik uang. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan petugas pengawas di tingkat kemantren, kelurahan hingga TPS.

“Terkait money politic, kami 24 jam sampai hari H melakukan patroli ke wilayah-wilayah yang dipetakan rentan [politik uang], bersama panwascam, kelurahan, kalau ada indikasi money politic kami merapat lokasi,” kata dia.

Selain itu, Bawaslu beserta para petugas di wilayah juga akan mengawasi jika masih ada pelaksanaan kampanye atau pemasangan alat peerage kampanye (APK). “Melakukan pengawasan terkait misalnya ada aktivitas kampanye di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Sebut Politik Uang Masih Rawan Terjadi Saat Masa Tenang Pemilu 2024

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba memprediksi potensi politik uang semakin besar terutama pada masa tenang mulai hari Minggu (11/2/2024) bahkan hingga jelang pencoblosan. Potensi politik uang makin tinggi karena persaingan antar caleg inkumben  juga bakal terjadi pada Pemilu 2024 ini.

Dia mengingatkan khususnya kepada publik di Jogja untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani. “Jangan pilih caleg yang menggunakan cara tidak terhormat yakni dengan politik uang termasuk mendompleng kegiatan pemerintah melalui bantuan sosial atau bansos,” katanya.

JCW menyebut bahwa politik uang merupakan tindakan koruptif, yang melahirkan wakil-wakil rakyat korupsi karena politik balik modal pasti akan terjadi. “Untuk itu Bawaslu diminta untuk aktif pengawasan terjadi praktek lancung yakni politik uang,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.