RUU Reforma Agraria Disahkan Hari Ini, Ada Lembaga Baru
RUU Reforma Agraria disahkan DPR hari ini. Regulasi ini mengatur pembentukan LPRA yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. /Ist- dok KemenPUPR
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menitipkan harapan untuk presiden terpilih ke depan agar dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendongkrak tingkat kemakmuran Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Basuki seusai menggunakan hak pilihnya.
Basuki berharap pemimpin ke depan tidak meninggalkan fokus pembangunan infrastruktur pada sektor Jalan tol serta air dan sanitasi. "Jadi kalau saya punya prinsip, untuk hidup layak itu harus air [yang ditingkatkan], tapi untuk makmur itu harus konektivitas [jalan], saya kira dua itu yang harus diperhatikan [pemimpin baru]," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/2/2024).
Basuki menekankan, dua sektor infrastruktur tersebut diyakini menjadi kunci pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu, komitmen pemerintah ke depan dalam membangun jaringan-jaringan perpipaan air minum dan sanitasi juga penting untuk diperhatikan guna mengatasi masalah stunting di Indonesia. "Kalau lihat Portugal itu sudah portable water 99% mampu men-serve penduduknya. Air minum semua yang dikamar mandi itu, jadi kalau untuk layak itu air dan sanitasi [perlu diprioritaskan], kalau di Indonesia itu untuk stunting," tambahnya.
Baca Juga
Menteri PUPR Basuki Hadimujono Tegaskan Tidak Mundur dari Kabinet Jokowi
Banjir Demak: Menteri Basuki Sebut Normalisasi Sungai Wulan Dikerjakan Tahun Ini
Menteri PUPR: Perbaikan Fasum Jadi Prioritas Pascagempa Sumedang
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh staf Khusus Menteri PUPR Bidang Air, Firdaus Ali yang menjelaskan pemerintah ke depan perlu menaruh perhatian serius dalam melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia. Terlebih, target sustainable development goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 dan 2024 yang menetapkan cakupan perpipaan RI dapat mencapai 30% pada 2030. "Kalau pemerintahan yang akan datang serius, sampai 2030 mungkin dari 21% kita bisa ke 26%. Itu tak akan bisa kita capai [target RPJMN-nya] karena butuh investasi yang besar sekali," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
RUU Reforma Agraria disahkan DPR hari ini. Regulasi ini mengatur pembentukan LPRA yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kemenhub mengalokasikan Rp10,90 triliun untuk keselamatan transportasi dari pagu anggaran 2027 sebesar Rp32,93 triliun.
Ditjenpas Jabar menyebut belum menemukan indikasi Ferdy Sambo mendapat fasilitas khusus di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor.
PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp21,7 miliar menjelang jatuh tempo 30 September 2026. Wajib pajak diminta segera membayar agar terhindar denda.
Komisi XIII DPR segera memanggil pejabat Imipas untuk menindaklanjuti temuan fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong.
Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Provinsi berkinerja terbaik 2026.