Truk ODOL Terancam Denda Rp50 Miliar, Ini Skemanya
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Ilustrasi pemungutan suara. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja turut menanggapi keluhan terkait dengan adanya honor panitia pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan/desa atau PKD yang dikabarkan belum dibayar.
"Sudah dibayar seharusnya. Tanya ke Kasek [Kepala Sekretariat], seharusnya sudah dibayar," kata Bagja, Jumat (15/3/2024).
Oleh sebab itu, dia mengaku akan menegur Kasek Bawaslu bila ditemukan panwaslu kelurahan/desa yang belum menerima honornya.
Sementara itu, dia meminta pihak yang mengaku belum mendapatkan honor untuk memperjelas apa saja yang belum didapatkannya. "Harus jelas juga di panwaslu mana, ada di mana, dan apa yang belum yang belum dibayarnya. Apa honor, apa SPPD [Surat Perintah Perjalanan Dinas] atau apa?" ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan proses pembayaran SPPD kepada PKD memang agak lama. "Kalau SPPD mungkin agak lama, tetapi kalau honor sudah dibayar," kata Bagja.
BACA JUGA: Pengawasan PSU 5 TPS di Bantul Hanya Dilakukan Panwas Kalurahan
Sebelumnya, di kolom komentar salah satu unggahan akun media sosial Instagram Bawaslu RI, @bawasluri, pada Jumat pukul 15.30 WIB, ada sejumlah komentar yang menanyakan honor PKD dalam unggahan Bawaslu RI.
"Gaji PKD kapan keluar woy????" kata pengguna dengan akun @utari.24
"Honor PKD woyyy," ujar pengguna dengan akun @gustikrisnaarantikaa
"Gimana mau gabung, honor belum cair, jadi gak semangat," kata pengguna dengan akun @_ranug_71
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Link live streaming Indonesia vs Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026 tersedia di Vidio dan YouTube. Simak jadwal dan cara menontonnya.
Satoria Hotel Yogyakarta merayakan ulang tahun ke-9 dengan tema “Together We 9row” melalui berbagai kegiatan kesehatan, sosial, lingkungan, dan pengembangan dir
Komite MAN 2 Bantul menjelaskan soal Rp4,2 juta yang ramai di media sosial. Nominal disebut bukan tarif wajib bagi wali murid.
Capaian CKG Kulonprogo baru 119.172 dari 459.782 sasaran. Dinkes memperluas pemeriksaan hingga Kantor Pemkab Kulonprogo.
BRI Peduli Sahabat Disabilitas 2026 kembali digelar di Makassar dengan pelatihan dan pemagangan untuk memperluas kesempatan kerja inklusif.