Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola MBG
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum membahas kursi menteri dengan Calon Presiden RI Prabowo Subianto hingga saat ini. Airlangga masih menunggu kepastian kursi DPR RI dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Jadi, kami belum membahas kursi-kursi menteri karena masih menunggu juga kursi DPR," kata Airlangga saat konferensi pers usai Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3/2024).
Airlangga memperkirakan Partai Golkar mendapat 102 kursi di parlemen. Akan tetapi, dia masih menunggu kepastian setelah gugatan hasil Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Airlangga juga mengatakan bahwa pihaknya nantinya akan ada pembicaraan yang lebih spesifik antara Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju perihal nomenklatur kementerian untuk kabinet mendatang.
"Tentu nanti akan ada pembicaraan (nomenklatur). Namun, belum ... belum ada secara spesifik," tuturnya.
Baca Juga
Empat Petinggi Golkar Berebut Kursi Ketua Umum
Menko Airlangga Bantah Tuduhan Penyaluran Bansos Beras Bernuansa Politik
Golkar Sebut Jokowi Akan Dapat Peran di Pemerintahan Jika Prabowo-Gibran Menang
Peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama itu dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia mengaku banyak berbicara santai dengan Prabowo saat acara tersebut. "Pembicaraan santai dari kemarin sampai hari ini. Jadi, banyak pembicaraan santai. Akan tetapi, karena santai, jadi tidak di-publish,” katanya.
Airlangga menegaskan bahwa Partai Golkar akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran jika nantinya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.
"Di sini kami tegaskan kepada seluruh kader Partai Golkar bahwa Partai Golkar akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, kata Airlangga, Partai Golkar semestinya mendapat porsi lebih besar di kabinet, setidak-tidaknya lima kursi menteri.
"Saya sampaikan kepada Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kami menang di 15 provinsi. Itu berarti kami kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen," kata Airlangga saat syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Airlangga melanjutkan, "Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kami sebut lima posisi menteri itu minimal. Akan tetapi, kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak."
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/3) malam, menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu 2024 dengan total raihan 96.214.691 suara.
Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. bertengger di posisi ketiga dengan raihan 27.040.878 suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.