BSU Rp600.000 Oktober 2026 Belum Cair, Ini Syarat dan Cara Cek
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. – Antara/Hafidz Mubarak A
Harianjogja,com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Senin (29/4/2024).
Diketahui, MK akan menyidangkan lebih dari seratus perkara sengketa Pileg 2024 pada pekan ini. Pada hari ini saja, ada sebanyak 79 perkara yang disidangkan.
"Kami sudah agendakan sidang, ada 79 [perkara] untuk Senin dan 53 [perkara] untuk Selasa," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, pekan lalu, dikutip dari Bisnis.com.
BACA JUGA: Kabar Susunan Kabinet Prabowo, Gerindra: Belum Ada yang Resmi
Perkara Pileg 2024 akan disidangkan oleh sembilan hakim konstitusi pada hari ini. Demi mengefektifkan waktu, sidang perkara itu akan dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan ditangani tiga hakim konstitusi. Salah satu Hakim MK yakni Arsul Sani juga dipastikan akan ikut menangani sengketa hasil Pileg 2024.
Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengungkapkan bahwa MK akan kesulitan menjalankan sidang perkara Pileg 2024 bila hakim Arsul tidak ikut menangani perkara PHPU Pileg.
Pasalnya, mekanisme sidang panel dalam perkara PHPU Pileg mensyaratkan adanya jumlah minimal hakim, yakni tiga orang.
“Misalnya dalam salah satu panel ada Pak Arsul yang enggak boleh menangani, sementara dua [panel lainnya] sedang berjalan. Berarti pemohon harus menunggu dua panel selesai, baru ada hakim yang menggantikan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Daftar Tanggal Merah Mei 2024, Ada 2 Kali Libur Panjang
Fajar menjelaskan, situasi itu akan menuntut tenaga ekstra. Kendati demikian, dia memastikan bahwa Arsul tidak menghadapi hambatan apa pun secara regulasi.
Sebagaimana diketahui, Arsul Sani adalah mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hingga tahun 2021 lalu. Hal ini dikhawatirkan menjadi hambatan Arsul dalam menangani perkara PHPU, utamanya terkait benturan kepentingan.
PPP turut berkontestasi dalam Pileg, meskipun tak memenuhi ambang batas parlemen dalam hasil yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.
1.001 pembatik akan membatik serentak di Malioboro dalam Simfoni 1001 Pembatik untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.
Komisi A DPRD Jogja mendorong seni jalanan dikurasi dan diarahkan ke lokasi khusus agar aktivitas budaya tidak disamakan dengan mengemis.
Menlu Sugiono membuka dan menutup pernyataan nasional Indonesia di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dengan salam lintas agama.