Digitalisasi Dorong Efisiensi Birokrasi DIY

JOGJA—Upaya digitalisasi birokrasi di DIY dinilai dapat menjadi langkah menuju layanan publik yang lebih efisien, meski sejumlah kendala seperti kesiapan SDM dan infrastruktur masih perlu dibenahi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, menyatakan bahwa optimalisasi anggaran menjadi tantangan besar dalam pelayanan publik saat ini. Ia menekankan bahwa inovasi perlu diarahkan pada program-program yang masih bisa diefisienkan.

“Kami melakukan beberapa hal karena ini menjadi tugas yang diputuskan dari pusat, sehingga harus selalu ditindaklanjuti. Tantangannya adalah bagaimana memilah program-program kebijakan yang bisa dicarikan inovasi dan solusi agar tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran,” ujar Nasikh dalam Podcast Jagong Aspirasi DPRD DIY bertajuk Inovasi Digital Sebagai Jalan Birokrasi DIY Menuju Layanan Prima, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Menurut Hifni, digitalisasi menjadi salah satu instrumen efektif untuk menjawab tuntutan efisiensi tersebut. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan yang tidak sederhana.

“Selain menyiapkan infrastruktur digital yang juga butuh anggaran bertahap, SDM birokrasi juga perlu disiapkan karena belum semua memahami teknologi, sementara pembaruan terus terjadi,” katanya.

Ia mencontohkan masih adanya layanan yang secara konsep sudah digital, namun praktiknya tetap meminta dokumen fisik sehingga menghambat tujuan efisiensi.

“KTP digital itu sudah ada, tapi ketika ingin mengurus layanan masih harus fotokopi atau membawa fisiknya. Ini malah inefisien sehingga perlu kebijakan satu arah, dibarengi peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital yang memadai,” tuturnya.

Dari sisi eksekutif, Kepala Bidang PP dan SIMPEG BKD DIY, Harry Susan Pujiraharjo, menyampaikan bahwa digitalisasi layanan kepegawaian telah membantu menekan biaya rutin pemerintah. Ia menegaskan bahwa penghematan paling terasa berada pada pengurangan penggunaan dokumen kertas dan rapat-rapat konvensional.

“Paling tidak kami bisa mengurangi hampir 15–20 persen anggaran ATK. Administrasi surat yang dulu serba fisik kini dilakukan secara digital,” terangnya.

Harry menambahkan bahwa pengelolaan data kepegawaian kini jauh lebih efisien karena tidak lagi membutuhkan berkas tebal sebagaimana sebelumnya. Ia menjelaskan, data yang dulu terbilang banyak dalam bentuk berkas, sekarang cukup soft file dan diverifikasi lewat sistem.

Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Publik Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, menilai digitalisasi memang krusial, tetapi tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan tata kelola birokrasi. Ia menekankan pentingnya memastikan proses bisnis dibangun dengan benar sebelum masuk tahap implementasi teknis. “Digitalisasi bisa membuat efisien, tapi tata kelolanya perlu dipenuhi terlebih dulu sebelum bicara detail,” ungkapnya.

Wahyudi juga merujuk regulasi nasional yang mendorong efisiensi, termasuk aturan baru yang memangkas biaya rutin pemerintah. Ia menyebut hal itu sebagai momentum bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran secara lebih kreatif, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan konsisten dan terarah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.