Lembaga Keuangan Perkuat Ekonomi Kerakyatan Jelang 2026

JOGJA—Memasuki 2026, pemerintah menetapkan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, stabilitas sistem keuangan, peningkatan inklusi keuangan, dan percepatan transformasi digital. Industri jasa keuangan pun diarahkan berperan aktif mendukung agenda tersebut, salah satunya melalui langkah yang telah dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dodot Patria Ary, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 hingga saat ini kinerja PNM mencatat pertumbuhan positif dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Hingga kini, PNM telah memiliki 16,1 juta nasabah perempuan di seluruh Indonesia.

“PNM hadir sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan khususnya di sisi ultra mikro. Ini komitmen kami memberikan pelayanan pembiayaan dan pendampingan khususnya segmen perempuan,” ujarnya dalam Outlook Ekonomi dan Keuangan 2026: Memajukan Ekonomi Kerakyatan di Era Transformasi Digital, di kanal Youtube Star Jogja FM, Selasa (16/12/2025).

Dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan, PNM menjalankan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Di Jogja, melalui program ini PNM telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp3 triliun kepada 8.710 kelompok nasabah. Setiap kelompok beranggotakan 10–30 orang, sehingga total penerima manfaat mencapai sekitar 120.000 nasabah perempuan di Jogja.

PNM menyambut optimistis 2026 seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2–5,8% menurut pemerintah, serta 4,7–5,5% berdasarkan proyeksi Bank Indonesia. Di Jogja, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,9%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Kami harap dengan proyeksi ini bisa mendorong pertumbuhan di sektor ultra mikro khususnya di sisi pembiayaan. Tetap harus hati-hati menjaga kualitas pertumbuhan. Tanpa dibarengi pemberdayaan dan pendampingan, bisa menjadi backfire [boomerang],” ungkapnya.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tumbuh positif. Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, mengatakan hingga Oktober, kredit perbankan di DIY tumbuh 4,9%. OJK DIY mendorong sektor jasa keuangan di DIY untuk ikut mendukung pembiayaan sektor pariwisata yang memiliki cakupan luas dan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Tidak hanya akomodasi, tapi juga rumah makan, pengerajin dan sebagainya. Pertumbuhan coffeeshop juga sangat luar biasa, paling tidak sektor jasa keuangan turut berkontribusi untuk pembukaan maupun ekspansi usaha sektor ini,” katanya.

Pada segmen UMKM, proses pemulihan masih berlangsung pascapandemi Covid-19 di tengah kondisi keuangan global yang belum stabil. Meski demikian, kebijakan penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dinilai dapat menjaga kelonggaran likuiditas.

“Penurunan daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah masih terjadi. Tapi dari data kami untuk tekanan likuiditas masih terjaga, apalagi kemarin dari pemerintah sudah menempatkan Rp200 triliun ke Himbara BSI, tentu berpengaruh juga di Jogja,” katanya.

Upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui berbagai program. CEO BRI Region II Yogyakarta, Kusdinar Wiraputra, mengatakan pengembangan UMKM tetap menjadi fokus utama BRI hingga saat ini.

“Kami memiliki komitmen dengan UMKM ada Desa Brilian. Saat ini di DIY ada 92 Desa Brilian. Kami juga terus mengembangkan klaster usaha serta mendukung nasabah yang memiliki kemampuan usaha dengan pemasaran, branding, atau alat produksi,” kata dia. (Advertorial)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.