Komisi A DPRD DIY Kunjungi Kapanewon Sedayu, Eko Suwanto Apresiasi Layanan Difabel Saat Urus Adminduk

BANTUL—Urusan pelayanan publik untuk hak dasar masyarakat baik itu berkaitan dengan pelayanan Adminduk dan KIA, kesehatan juga pendidikan perlu terus diperkuat dan lebih optimal dijalankan oleh pemerintah daerah.

Hifni Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu, Bantul, (Rabu, 2/7/2025).

"Komisi A DPRD DIY terus aktif mendorong dan berupaya berikan dukungan bagi terwujudnya pelayanan Adminduk dan KIA, layanan kesehatan dan pendidikan jadi lebih baik. Semoga pegawai di tiap Kapanewon di lapangan selalu sehat dan semangat melayani masyarakat," kata Hifni Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY.

Melalui kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu, bersama seluruh anggota Komisi A DPRD DIY, upaya nyata menguatkan kapasitas diberikan dengan dukungan dan apresiasi atas pelayanan publik yang ada.

"Di Sedayu, Bantul kita lihat ekosistem yang dibangun jadi program unggulan pelayanan Adminduk dan KIA. Tapi kita ingin serap juga aspirasi kebutuhan peningkatan pelayanan ke depan," kata Hifni Muhammad Nasikh, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY.

Di dalam kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu Bantul rombongan diterima oleh Panewu Sedayu, Anton Yulianto. Tampak  hadir Eko Suwanto, Ketua Komisi A, Syarief Guska Laksana, Sekretaris dan anggota Yuni Satia Rahayu, Akhid Nuryati, D Radjut  Sukasworo, Purwanto, Didik Kuswanto, Sigit Nursyam Priyanto, Sofyan Setyo Darmawan, Arif Kurniawan dan Stevanus Christian Handoko.

BACA JUGA: Mahasiswa Meninggal karena Kecelakaan Laut, UGM Kirim Psikolog ke Lokasi KKN di Maluku Tenggara

"Melalui kunjungan kerja ke Kapanewon Sedayu Bantul, kita ingin dapatkan gambaran riil problem pelayanan publik untuk urusan kependudukan dan dukungan apa saja yang dibutuhkan Kapanewon. DIY sudah memiliki Perda Adminduk dan KIA nomor 9/2015 dan Komisi A DPRD DIY jelas mendorong peningkatan pelayanan publik agar lebih baik," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

D Radjut Sukasworo, anggota Komisi A DPRD DIY dari PDI Perjuangan menekankan pentingnya sejumlah pelayanan dasar kesehatan, pendidikan berkaitan dengan pelayanan Adminduk dan KIA.bApakah masih relevan Perda 9/2015 tentang Adminduk dan KIA. Termasuk mempertanyakan kondisi peralatan pendukung pelayanan publik di Kapanewon Sedayu Bantul.

"Apakah proses administrasi Adminduk sudah sesuai kebutuhan sekolah, sebab ada SK Kementrian Sosial 2025, untuk kategori afirmasi apakah terpantau di Kapanewon Sedayu. Bagaimana juga soal BPJS PBI yang dihapus, apakah penerima manfaat diberitahu," kata D Radjut Sukasworo.

Arif Kurniawan, anggota Komisi A DPRD DIY menyoroti upaya apa saja yang dilakukan Kapanewon Sedayu dalam rangka peningkatan pelayanan publiknya.

"Apakah menggandeng elemen masyarakat yang lain juga bagaimana dengan pilihan layanan IKD atau identitas kependudukan digital yang pasif dalam melakukan perekaman, kenapa belum ada target? Lalu langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan data kependudukan," kata Arif Kurniawan.

Sementara berkaitan dengan adanya layanan difabel, bagi 505 jiwa yang dilayani khusus. Akhid Nuryati dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi implementasi urusan Kapanewon Sedayu dalam pelayanan difabel, dan hadirnya gotong royong kerjasama dengan pihak lain.

"Di Kulonprogo, di Kulur ada kerjasama melayani difabel. Nah, kalau di Sedayu Bantul berapa kalurahan yang dominan untuk difabel?" kata Akhid Nuryati.

Sementara itu Yuni Satia Rahayu, soal KIA  prosentase sudah berapa yang terlayani, juga soal dispensasi nikah bagaimana kondisinya di Sedayu.

Anton Yulianto, Panewu Sedayu Bantul menjelaskan adanya keterbatasan akses data kependudukan bagi Kapanewon membuat tidak bisa akses data kependudukan real time.

"Kewenangan terbatas yang kita miliki membuat ada perbedaan jumlah data penduduk. Data riil, dinamis lahir mati datang pergi.  Ada jumlah penduduk Sedayu 45.517 orang dengan 16.255 KK. Kalau ditelaah ada kisaran selisih jumlah penduduk, ada tidak tertib Adminduk karena tidak proses meski terekam BPS," kata Anton Yulianto.

Kondisi banyak perumahan di Argomulyo dan Argorejo, Sedayu di kawasan ini terbanyak di area itu tidak sinkron data kependudukan dengan kondisi komplek perumahan belum ter administrasi baik. Ada keluhan dari dukuh, orang yang datang dan pergi tidak diketahui.

"Dukcapil Bantul dengan sharing data secara berkala, dinas datanya share ke Kapanewon. Aparat di bawah mencatat perbedaan pola perpindahan penduduk secara fisik dan administrasi. Kalau afirmasi, ada layanan, ada basis data sistem administrasi kesejahteraan masyarakat Bantul. Sumber data tersedia. Lewat SiDA MESRA bagi belum masuk, butuh cek riil lapangan dengan lurah dan dukuh agar sesuai. Afirmasi akan jadi gonjang-ganjing masyarakat, terutama bagi penerima manfaatnya. Di Sedayu sudah tercover data KIA untukSMA dan SMK, SMP mencapai 90 persen karena ada kerja sama di sekolah. Hanya untuk usia TK PAUD, belum terlayani semua," kata Anton Yulianto, Panewu Sedayu.

Sementara untuk sarana dan prasarana pelayanan kependudukan ruang terbatas, PC dan peralatan nunggu unit baru, yang diharapkan alat  dari dinas yang masih layak.

Anton Yulianto menyatakan Kapanewon Sedayu sudah ramah anak, disabilitas, bumil dan ibu menyusui dan terus diupayakan lebih baik. Keprihatinan di Sedayu, problema disabilitas dan ODGJ, meski ada paguyuban kelompok disabilitas yang berikan dampingan pelayanan. Sedayu Pinilih di masing-masing kalurahan, masih ada kebutuhan atensi terutama alokasi anggaran guna optimalkan pelayanan.

"Gotong royong telah dikerjakan bersama deng CSR dengan Pertamina, rumah bugar difabel, Pustu Sedayu 2 guna perawatan kesehatan yang rutin melayani fisioterapi, cek kesehatan. Lalu hadir Rumah produksi difabel, rumah di Jurug jadi pusat kegiatan difabel," kata Anton Yulianto.

Kerja sama yang lain sejak 2023 dengan Universitas Mercu Buana, (UMB)bidang edukasi dihadirkan layanan khusus oleh calon psikolog sebagai syarat profesi.

"Ada inisiasi pusat pelayanan jiwa, bekerja sama dengan UMB. Sukarelawan bagi pendamping difabel, belum ada alokasi anggaran. Kalurahan Argosari, dinamis ada support kalurahan.  Persoalan kependudukan yang dihadapi yaitu kondisi kependudukan dengan status cerai bermasalah secara sosial, tidak menetap dalam jangka waktu lama. Status kependudukan abu abu, KDRT, kehamilan di luar nikah, bunuh diri, persoalan sosial berkaitan dengan masalah kependudukan, "kata Anton Yulianto. (Advetorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News