Pemerintah Bakal Perkuat Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Dunia Pendidikan

JOGJA—Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya internalisasi Pancasila di dunia pendidikan hingga penyelenggaraan negara. Pentingnya internalisasi Pancasila sebagai ideologi negara dalam membentuk karakter bangsa dan mewujudkan cita-cita negara.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan pentingnya memperkuat Pancasila di tengah ancaman ideologi lain yang dapat mengancam NKRI. Saat ini tantangan besar datang dari berkembangnya paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

BACA JUGA: Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Sebut Sinau Pancasila Enak Dimulai Dari Belajar Sejarah

"Kondisi ini bila tidak ditangani dengan baik akan mengancam eksistensi NKRI yang dibangun di atas pondasi Pancasila," ujar Purwito dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk 'Meneguhkan Pancasila, Memajukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara' digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurut Purwito, Pancasila memiliki tiga nilai fundamental: dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu terus diperkuat dan diinternalisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

"Pemerintah memiliki komitmen untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga dituangkan dalam Asta Cita, khususnya Asta Cita nomor satu untuk memperkokoh ideologi Pancasila," katanya.

Pada sektor pendidikan, katanya, internalisasi nilai-nilai Pancasila akan dilakukan secara sistematis. Dalam kurikulum pendidikan, internalisasi nilai-nilai Pancasila akan dilakukan di semua jenjang pendidikan. Selain itu, materi ajar inovatif berbasis digital disediakan untuk menjangkau generasi muda yang dinamis.

"Guru akan menjadi motor utama dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pelatihan berbasis training of trainer (tot) akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik," ujarnya.

Tak hanya di pendidikan, sektor birokrasi juga akan diperkuat dengan landasan etik Pancasila. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik berlandaskan Pancasila. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas sekaligus transparansi di pemerintahan.

"ASN akan mendapat pelatihan khusus untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan kode etik ASN dan pejabat publik," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur DIY, Sukamto menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di setiap sendi kehidupan. "Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang menyatukan bangsa dalam keragaman, nilai-nilainya tidak hanya dipahami secara teoritis tapi harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan pendidikan," kata Sukamto.

Menurutnya, internalisasi Pancasila tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, termasuk peran masyarakat dan akademisi. "Forum ini menjadi ajang pondasi sekaligus refleksi untuk memperkuat komitmen membumikan Pancasila di semua lini kehidupan. Saya berharap forum melahirkan gagasan segar serta lebih aplikatif dan jejaring kolaborasi yang solid," tegasnya.

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kementerian Polhukam Cecep Agus Supriyanta mengatakan jumlah peserta FKS tersebut sebanyak 200 orang dari kementerian, lembaga, TNI/Polri, dinas terkait se DIY, forum kebangsaan, organisasi masyarakat dan media se DIY.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan. “Kolaborasi antara pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga nilai-nilai Pancasila,” ujar Cecep.

Adapun empat narasumber yang dihadirkan terdiri dari Tenaga Ahli Utama Kantor Kepresidenan RI (PCO) Hamdan Hamedan, Kepala Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi, Direktur Jaringan dan Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Toto Purbiyanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Lilik Andi Aryanto.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan diberbagai sektor dengan melibatkan semua unsur seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY dan Perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Salah satu inovasi yang dilakukan Pemda DIY, kata Lilik dengan menerbitkan Perda No.1/2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Salah satu implementasinya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WIB di ruang publik.

Lilik menyampaikan Pemda DIY telah menginisiasi berbagai program dan kegiatan dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan. “Di antaranya adalah Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjangkau sampai ke tingkat Kecamatan,” tambahnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News