Penataan Kali Code Harus Libatkan dan Sejahterakan Masyarakat

JOGJA—Penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code perlu melibatkan sekaligus menyejahterakan masyarakat sekitar. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Sementara, penyejahteraan masyarakat di bantaran Kali Code bisa menggunakan beragam skema.

Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengembangan Infastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY, Karyanti Pratiwi, dalam Podcast Pembangunan Biro PIWP2 Setda DIY bertema Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Code yang berlangsung, Jumat (22/8/2025).

Pratiwi mengatakan penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code melibatkan beragam sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, Kota Jogja, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, dan lainnya. Kolaborasi ini dilakukan agar penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code bermanfaat untuk banyak pihak. "Di bantaran Kali Code ada banyak permasalahan [dan juga potensi] mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Semuanya kami petakan, dan ada skala prioritas penanganannya. Misalnya kami berupaya tidak sebatas menata sarana sanitasi, tapi juga memberdayakan masyarakat," katanya.

Pemberdayaan ini banyak bentuknya, bisa dengan pelatihan dan pendampingan di aspek sosial dan ekonomi. Pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah dan sanitasi, hingga membersamai usaha kecil menengah yang berada di kawasan Kali Code. "Termasuk dari sisi pembiayaan, sumbernya tidak selalu dari pemerintah, kadang iuran dan corporate social responsibility, pembiayaan alternatif diperlukan," kata Pratiwi.

BACA JUGA: Mengenal Ocha Teh Hijau Jepang, Bantu Penurunan Berat Badan

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan, mengatakan pada 2016, ada pendataan kawasan kumuh di Kota Jogja. Ada tujuh indikator kawasan kumuh, yaitu drainase, sanitasi, tata bangunan, jalan lingkungan, sampah, dan air bersih. Temuan memperlihatkan bahwa 80% kawasan kumuh Kota Jogja berada di bantaran sungai.

"Ada tiga skema penataan kawasan kumuh di bantaran sungai, yaitu pemugaran, peremajaan, dan relokasi. Dalam awal pamugaran, kami melaksanakan program M3K, atau Mundur Munggah Madhep Kali," katanya.

Rumah di bantaran sungai dipotong tiga meter (mundur), untuk menjadi akses jalan. Kemudian rumah tersebut dimaksimalkan ruangnya dengan penambahan di lantai dua (munggah). Setelahnya, rumah dibuat menghadap sungai (Madhep Kali). "Pada 2016, kawasan kumuh di Kota Jogja sekitar 264 hektare, dan tahun 2025 sisa 57,7 hekatre," kata Sigit.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Muhammad Lisman Puja Kesuma, mengatakan sebagai bagian dari legislatif, dia berperan sebagai pengawas. DPRD DIY perlu memastikan masyarakat merasakan dampak dari program, terutama yang terdampak di kawasan bantaran Kali Code. Puja beranggapan bahwa penataan kawasan kumuh melibatkan banyak orang, tidak hanya satu dua orang, atau satu atau dua kelompok saja. Selain itu, DPRD DIY juga menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus menyosialisasikan program pemerintah ke akar rumput.Dewan, menurut Puja, juga mengawasi dari sisi anggaran program penataan kawasan kumuh di Kali Code. "Termasuk berapa aplikasi anggaran, benar-benar dirasakan masyarakat atau tidak, jangan hanya untuk sekelompok orang saja," katanya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News