Pemerintah Dorong Pemerataan Transformasi Digital

JOGJA—Forum Smart City Nasional 2025 resmi dibuka di Hotel Tentrem, Kota Jogja, Selasa (26/8). Acara yang berlangsung hingga Rabu (27/8/2025) ini mengusung tagline Inovasi Kota Cerdas: Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan. Ratusan peserta dari berbagai daerah hadir untuk membahas arah transformasi digital nasional serta implementasi kota cerdas di tingkat lokal.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyampaikan pembangunan kota cerdas harus diletakkan dalam kerangka besar amanah kemerdekaan. Tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin kedaulatan digital, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan keberlanjutan pembangunan lintas generasi.

Salah satu fokus utama adalah transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Meutya menegaskan digitalisasi tidak boleh sekadar dilakukan secara reaktif, tetapi harus dirancang sejak awal atau Digital by Design.

“Transformasi digital pemerintahan merupakan langkah kunci untuk memastikan layanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan setara,” ujar Meutya Hafid.

BACA JUGA: Kraton Laporkan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur ke Polda DIY

Ia menyebutkan capaian positif sudah terlihat dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2024 yang mencapai skor 3,12 atau predikat Baik, melampaui target RPJMN sebesar 2,60. “Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan publik berbasis digital,” katanya.

Keberhasilan juga tampak dari posisi Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024 yang naik 13 peringkat menjadi urutan ke-64 dari 193 negara. Namun, capaian itu masih menyisakan tantangan, terutama di tingkat daerah.

Berdasar data Kementerian PANRB 2024, hanya 51% kabupaten dan 74% kota yang meraih predikat Baik dalam indeks SPBE. Masih ada puluhan daerah di kawasan timur yang masuk kategori Kurang, bahkan sebagian masih tertinggal dengan skor di bawah 40. Kondisi ini menciptakan kesenjangan layanan publik digital antarwilayah.

Untuk mengatasi, pemerintah meluncurkan program Klinik Pemerintah Digital yang berfungsi sebagai pendampingan strategis bagi daerah, mulai dari asesmen kesiapan digital, pelatihan dan sertifikasi SDM, hingga penyusunan arsitektur SPBE. Pendekatan ini dirancang agar setiap daerah, termasuk yang minim infrastruktur, bisa mempercepat transformasi digital.

Selain transformasi tata kelola, konsep kota dan provinsi cerdas juga menjadi perhatian utama. Penerapan Smart City, menurut Meutya, bukan hanya soal teknologi digital, melainkan juga menyangkut transparansi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik inklusif, hingga pelestarian lingkungan.

Untuk mempercepat langkah ini, Forum Smart City juga menggelar Smart City Business Matchmaking. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah dengan calon investor guna membangun infrastruktur kota cerdas melalui skema pembiayaan alternatif. Upaya tersebut dilakukan karena dana APBN dan APBD dinilai tidak cukup menanggung seluruh kebutuhan. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News