Eko Suwanto Apresiasi 589 PNS Pemda DIY yang Pensiun 2025

JOGJA—Seluruh ASN di lingkungan pemda DIY yang segera memasuki masa purna tugas diharapkan bisa menunaikan masa pengabdian dengan selamat. Setelah pensiun, diharapkan pensiunan terus memberikan teladan ke masyarakat.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas pengabdian ASN pemda DIY yang bekerja melayani publik sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya.

"Matur nuwun atas pengabdian bapak dan ibu ASN yang bekerja mengabdi melayani masyarakat. Semoga hingga akhir masa pensiun, bisa selamat, selalu sehat, dan bahagia," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin, (15/9/2025).

Saat berbicara untuk pembekalan bagi ASN pemda DIY yang telah masuk MPP (masa persiapan pensiun) di kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY, Eko Suwanto memberikan apresiasi atas program pembekalan untuk ASN jelang masa pensiun. Di tahun 2025 sesuai data BKD, ada 589 pegawai yang pensiun dan pada 2026 nanti ada 517 pegawai negeri yang masuk usia pensiun.

Disebutkan, langkah baik Pemda DIY lewat BKD serius memberikan pembekalan bagi ASN yang akan pensiun dengan materi pembekalan keistimewaan DIY, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta materi keterampilan.

BACA JUGA: Air Tanah Perkotaan Rentan Tercemar, Tak Semua Layak Jadi Air Kemasan

Pemda DIY dinilai cukup serius lewat BKD dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, baik sejak masa rekrutmen calon ASN sampai saat hendak pensiun. Untuk calon ASN, ada latsar bagi CPNS yang dilaksanakan saat pertimbangan teknis pengajuan NIK sebagai langkah peningkatan kompetensi pegawai.

"Guna meningkatkan kompetensi, ada alokasi anggaran pendidikan dan beasiswa untuk pegawai DIY. Tahun ini, master ada 15, doktor ada 3; lalu tahun depan 20 master dan doktoral ada 3. Harapannya, ada integritas, kompetensi ASN DIY lebih berkualitas, dan punya kerja sama bagus,” kata Eko Suwanto.

"Jadi ASN DIY itu enaknya stabilitas politik tinggi dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur, tidak ada beban birokrasi. Kepala dinas tidak repot bantu. Birokrasi bekerja berkesinambungan, hanya memang kita catat beberapa kali KPK masuk Yogyakarta, ada kasus Mandala Kridha misal. Ini harus jadi refleksi, wujudkan birokrasi bersih, birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik," imbuhnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News