Anggota Komisi A DPRD Bantul Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

BANTUL—Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Purwana, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan dan memperkuat mitigasi bencana menjelang masa pancaroba yang diprediksi terjadi pada September sesuai prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sementara, musim hujan diprediksi terjadi pada Oktober 2025.

 ”Selama masa pancaroba yakni peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, perlu diwaspadai terutama di wilayah pemukiman dekat bantaran sungai yang rawan banjir dan titik-titik rawan bencana tanah longsor mengingat di musim kemarau kondisi tanah masih kering dan gembur yang saat hujan deras, sehingga tanah sangat mudah hanyut dan longsor, terutama tebing tinggi dekat area pemukiman penduduk. Selain itu saat cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi yang biasanya disertai angin kencang perlu diantisipasi pemangkasan pohon yang rawan tumbang agar tidak membahayakan” kata Purwana, Rabu (17/9/2025).

Selain itu, perlu perhatian serius adalah banyak saluran air hujan yang tidak dapat berfungsi karena ditutup dengan tutupan beton masif dan permanen serta tidak berlubang mengakibatkan air tidak dapat masuk ke dalam saluran, sehingga perlu langkah untuk menormalisasi fungsi saluran air hujan dengan tutup berlubang/grill yang cukup sebagai ruang untuk air masuk dengan optimal dan juga tutup selokan dibuat tidak permanen sehingga mudah diangkat/dibuka diperuntukkan saat maintenance pengangkatan sedimen.

BACA JUGA: Pemkot Jogja Tingkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan RTLH

Lebih lanjut, Purwana mengatakan dari sisi kesehatan, meningkatnya kelembapan udara saat musim hujan diperkirakan dapat memperbesar peluang penyebaran penyakit tropis seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) sehingga upaya pemberantasan sarang nyamuk lebih ditingkatkan, juga kewaspadaan terhadap penyebaran bakteri leptospirosis.

Seiring waktu, potensi meningkatnya ancaman bencana banjir bagi wilayah Bantul bukan sesuatu yang mengada-ada, karena Kabupaten Bantul berada di wilayah hilir sehingga jika di wilayah hulu alih fungsi lahan dan tutupan vegetasi semakin hilang akibat pembangunan yang tidak mengindahkan wawasan lingkungan dan mengkalkulasi dampak kebencanaannya, pasti akan mengakibatkan karakter infiltrasi dan permeabilitas tanah semakin lenyap. “Maka dampak banjir besar adalah sebuah keniscayaan yang perlu diwaspadai dan disikapi bersama-sama secara bijak,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut selain penyelarasan kebijakan lintas sektor dalam pelaksanaan prioritas pembangunan harus juga memprioritaskan kalkulasi presisi arah dan hasil pembangunan untuk  diinvestasikan menjawab kebutuhan ancaman bencana.

“Kejadian banjir bandang di berbagai daerah dan di Pulau Bali yang membawa korban jiwa dan meluluhlantakkan harta benda, bangunan infrastruktur, rumah tinggal dan perdagangan sehingga berdampak pada kehidupan dan penghidupan warga terdampak harus ditarik menjadi pelajaran bagi kita, untuk lebih mempersiapkan langkah antisipasi menjaga Bantul yang kita cintai bersama,” ucap Purwana.

Selain gempa bumi dan tsunami, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini juga mengingatkan ancaman bencana banjir yang semakin besar dengan berbagai bentuk varian dampaknya adalah sebuah kenyataan di Bantul. Maka dalam rangka melakukan langkah strategis upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, sehingga selain pentingnya mitigasi struktural yang terencana dengan baik, juga tidak kalah penting adalah memperkuat mitigasi kultural untuk mengubah paradigma, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta sikap membangun masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News