Data Keluarga Jateng Terbaik, Taj Yasin Terima Penghargaan

JAKARTA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan tingkat nasional atas kualitas data terbaik. Penghargaan itu diberikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menempatkan Jateng di posisi ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 yang digelar di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

“Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” ujar Taj Yasin.

Ia menjelaskan bahwa data keluarga tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keluarga di Jawa Tengah, mulai dari keluarga berencana hingga kelompok rentan. Data itu juga menjadi dasar pemerintah provinsi dalam menentukan strategi pembangunan.

Berdasarkan data DP3AKB Jawa Tengah, terdapat 10.941.764 keluarga yang tercatat dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Dari jumlah itu, keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta) mencapai 132.170, dan keluarga dengan balita tercatat 1.168.499. Sementara keluarga yang memiliki pasangan usia subur (PUS) dengan istri berusia 15–49 tahun berjumlah 5.424.614. Data lansia juga cukup besar, yakni 5.131.488 jiwa.

“Data-data keluarga ini menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan ke depan. Itu harapan dari pendataan ini,” lanjutnya.

Taj Yasin menambahkan, sejumlah program Pemprov Jateng mengacu pada data tersebut, antara lain Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), PAUD, PKK, hingga program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan Pemutakhiran Data Keluarga 2025 telah mencatat 74.092.313 keluarga secara nasional atau sekitar 84,1% dari estimasi total 88.121.992 keluarga. Kerangka data tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keluarga berjalan lebih tepat sasaran.

Ia berharap seluruh lembaga dan instansi pemerintah dapat memanfaatkan hasil pendataan ini sebagai mercusuar dalam pengambilan keputusan. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News