Advertisement
Pemkab Klaten Rumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di 2026
Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto memberikan sambutan dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten di Pendapa Kabupaten Klaten, Kamis (27/11/2025) - Istimewa
Advertisement
KLATEN–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akan menerapkan strategi penanganan lintas sektoral sebagai upaya pengentasan kemiskinan di tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penurunan angka kemiskinan di tahun depan.
Dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten yang digelar di Pendapa Kabupaten Klaten, Kamis (27/11/2025), Waki Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto menyampaikan meski angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun dibutuhkan langkah strategis agar penurunannya lebih signifikan di tahun 2026.
Advertisement
“Strategi penanganan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Klaten, dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin serta pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, berhasil menurunkan persentase kemiskinan 2025 menjadi 11,00 %. Ini tertinggi pasca pandemic Covid-19,” ungkapnya.
Menurutnya langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Saat ini tercatat 81 desa dari 401 desa/kelurahan di Klaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
BACA JUGA
“Beberapa Dinas programnya sudah kita sinergikan agar programnya bisa sama-sama ditautkan. Terdapat desa-desa yang memang membutuhkan intervensi lebih dan dapat kita sinergikan ke sana. Tidak hanya Dinas, dari BAZNAS memberikan bantuan dan kita lokuskan ke desa-desa prioritas ini. Demikian juga dengan program-program sosial lainnya,” paparnya.
Wabup menambahkan strategi tersebut perlu didukungan dengan pendataan yang tersentral dan selalu diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang telah digulirkan dapat terukur dan langkah penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal.
“Perlu ada data sentral yang bisa menjadi acuan bersama, dan data ini perlu selalu di-update, setidaknya per tiga bulan. Sehingga progress-nya dapat dilihat dan program penanggulangan kemiskinan dapat disesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- GPIB Marga Mulya di Jogja Dibuka untuk Wisata Arsitektur Indis
- Cara Bersihkan Koper Usai Liburan agar Bebas Bakteri dan Bau
- Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
- Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
- GIPI Sebut UU Kepariwisataan Baru Sejarah Kelam, Ini Alasannya
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Hapus Anggaran Makan Rapat Demi Efisiensi
Advertisement
Orangtua Diminta Bekali Anak dengan Literasi Digital, Ini Tujuannya
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement



