Menteri ATR/BPN Tegaskan Kolaborasi Tangani Mafia Tanah 2025

JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2025 dengan menekankan urgensi kolaborasi semua aparat penegak hukum (APH) untuk menindak mafia tanah yang terus berkembang.

“Untuk memberantas praktik mafia tanah yang sindikatnya terstruktur dan sistematis di semua lini kehidupan, bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, tetapi agenda strategis nasional. Karena itu, diperlukan kolaborasi menyeluruh, terutama antara ATR/BPN dan APH, ” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Kejahatan pertanahan makin meresahkan masyarakat. Jaringan mafia tanah, menurut Menteri Nusron, sudah dimulai dari tingkat desa hingga kelurahan sebagai pintu masuk manipulasi dokumen.

Sistem pertanahan nasional yang masih bergantung pada dokumen historis sering dimanfaatkan mafia tanah untuk memanipulasi data dan merekayasa dokumen. Pola kejahatan terus berubah dan beradaptasi, sehingga kondisi ini masuk kategori darurat, menurut Menteri Nusron.

Dalam rakor yang diikuti jajaran ATR/BPN dan APH, ia menyebut dua pendekatan utama untuk menangani kejahatan pertanahan: ketegasan APH dan kebersihan internal ATR/BPN. “Sepanjang petugas ATR/BPN kompeten, tegas, dan tidak kongkalikong, ditambah APH yang kuat, insyaallah masalah ini bisa diatasi bersama, ” ungkap Menteri Nusron.

Ia juga menekankan peran intelijen dalam mendeteksi identitas pelaku yang sering menggunakan data palsu, meyakini bahwa kerja sama berkelanjutan akan menindak mafia tanah secara efektif dan mempersempit ruang geraknya. “Pelaku sering memakai identitas aneh-aneh; bila semua langkah diterapkan, insyaallah masalah bisa diatasi, ” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan memberikan piagam kepada 74 pihak yang berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan, dengan enam perwakilan yang menerima secara simbolis.

Hadir dalam rakor, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News