JICA Gandeng Kemenkum dan MA Perkuat Peradilan Bisnis di Indonesia

JAKARTA—Upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia kini diarahkan ke jantung sistem hukum. Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) menggandeng Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperkuat fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Kerja sama teknis baru tersebut diberi nama “Proyek Reformasi Hukum dan Peradilan untuk Peningkatan Iklim Bisnis” dan resmi diluncurkan melalui rapat Joint Coordinating Committee (JCC) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Program ini menjadi langkah awal menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan ekonomi yang inklusif dan ramah investasi.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat fondasi hukum yang efisien melalui pengembangan kerangka hukum sesuai standar internasional. Melalui reformasi tersebut, Indonesia diharapkan semakin menarik bagi investor global sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Acara peluncuran dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia, Sachiko Takeda; Minister Kedutaan Besar Jepang, Hiroki Takabayashi; Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Syamsul Ma’arif; serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI, Dhahana Putra.

Dalam rapat JCC dipaparkan rencana implementasi kerja sama selama tiga tahun yang melibatkan Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, dan tim JICA. Agenda tersebut mencakup pelatihan di Indonesia dan Jepang, sertifikasi hakim niaga, seminar, sosialisasi buku, serta Focus Group Discussion.

Dalam waktu dekat, program yang dijadwalkan antara lain pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada akhir Januari 2026, Seminar Hukum Kepailitan (Bankruptcy Law Seminar) bertema International Insolvency Proceedings pada Maret 2026, serta pelatihan di Jepang pada Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia, Takeda, menyampaikan, "Kami memandang penguatan sistem peradilan dan lingkungan investasi sebagai fondasi strategis yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, serta berharap diskusi dan rencana tiga tahun ke depan dapat berjalan komprehensif dan konstruktif. Melalui proyek ini, JICA menantikan kolaborasi yang semakin erat dan bermakna, sehingga kemitraan yang terjalin dapat berkembang menjadi hubungan yang semakin kuat.”

Sebelum kerja sama ini dimulai, JICA telah menjalankan dua program strategis lain, yakni “Proyek Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk Peningkatan Dunia Bisnis” (2015–2021) serta “Proyek Pengembangan Kapasitas Perancang Peraturan dan Penguatan Fungsi Penyelesaian Sengketa untuk Peningkatan Iklim Bisnis” (2021–2025).

Kedua proyek tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelatihan peradilan, termasuk penyusunan buku panduan, kumpulan yurisprudensi kekayaan intelektual, penguatan kapasitas hakim, serta pengembangan bahan referensi guna memastikan konsistensi antarperaturan di Indonesia.

Melalui proyek reformasi terbaru ini, diharapkan terbangun sistem hukum bisnis yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing, sehingga Indonesia kian dipercaya sebagai tujuan investasi dan memiliki fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News