DPRD Kulonprogo Belajar Tata Kelola BUMD ke Surabaya

KULONPROGO—Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendorong DPRD Kabupaten Kulonprogo melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada (11/2/2026)–(13/2/2026). Kunjungan kerja ini difokuskan pada strategi optimalisasi investasi, pengembangan industri, serta percepatan sektor pariwisata.

Rombongan DPRD Kulonprogo tidak hanya berdiskusi dengan jajaran Pemkot Surabaya, tetapi juga DPRD Surabaya, dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, serta awak media dalam forum dialogis yang membedah kebijakan-kebijakan berdampak positif.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, mengatakan Surabaya dipilih karena dinilai berhasil mengembangkan industri, mengelola BUMD, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Ini menjadi acuan, sehingga kami DPRD dan teman-teman OPD melakukan satu kunjungan, melakukan satu studi banding kunjungan kerja belajar ke Kota Surabaya. Hal ini dimaksud dengan kondisi Kulonprogo yang perlu ditingkatkan PAD dan sebagainya, perlu satu terobosan, perlu satu kiat ke depan dalam rangka bagaimana iklim investasi yang ada di Kulonprogo juga berjalan dengan baik," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Aris, studi banding tersebut menjadi bagian dari langkah pembelajaran bersama agar DPRD, OPD, dan BUMD di Kulonprogo mampu merumuskan kebijakan yang lebih kompeten dan terukur.

Ia mencontohkan praktik di Surabaya, seperti pemanfaatan reklame di taman kota yang mampu membiayai perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sekaligus tetap menyumbang retribusi ke kas daerah.

"Nah ini kan menjadi salah satu menjadi acuan kebijakan ke depan di Kulonprogo," ucap politisi Partai PDI Perjuangan ini.

"Termasuk tadi ada satu kebijakan bahwa ketika teman-teman OPD yang berkunjung belajar di Kota Surabaya, ada satu kewajiban di samping harus menginap di hotel, itu juga harus membeli produk-produk UMKM di Kota Surabaya yang ada di kompleks Dekranasda tadi, yang di mal pelayanan publik (MPP)," tambah Aris.

Terobosan kebijakan tersebut dinilai relevan untuk diadaptasi di Kulonprogo, terutama untuk mengatasi kelemahan dalam penempatan dan promosi produk lokal. Aris pun berkomitmen mendorong Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengadopsi kebijakan yang memungkinkan diterapkan, termasuk menghidupkan kembali peran Dekranasda sebagai penggerak produk unggulan daerah.

"Ke depan mungkin ada satu kebijakan baru untuk menghidupkan dekranasda," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya, Ahmad Eka Mardjianto, menegaskan keberhasilan pembangunan di Kota Pahlawan tidak hanya bergantung pada figur pemimpin maupun kinerja OPD semata, tetapi juga sinergi seluruh elemen masyarakat.

"Pentahelix kami terapkan ditambah peran serta masyarakat dan stakeholder terkait membantu kemajuan," ungkapnya.

Ia menjelaskan keterlibatan dunia usaha, media massa, akademisi, hingga aparat penegak hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam model pembangunan tersebut. Kolaborasi multipihak inilah yang memperkuat daya saing investasi dan tata kelola BUMD di Surabaya, sekaligus menjadi referensi bagi DPRD Kulonprogo dalam merumuskan kebijakan optimalisasi investasi dan pengembangan industri di daerahnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News