Ketua Komisi A DPRD DIY Ingatkan Tak Gadai Kedaulatan demi Perdagangan

JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Republik Indonesia agar tetap konsisten menjaga kedaulatan bangsa di kancah global.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace (BOP) dan Agreement Reciprocal Trading (ART), wajib berpijak pada konstitusi UUD 1945.

Eko menyampaikan bahwa Yogyakarta memiliki tanggung jawab sejarah untuk terus mengawal arah kebijakan nasional agar tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota RI, semangat perlawanan terhadap penjajahan harus tetap menjadi fondasi diplomasi.

"Semua pejabat publik mengucapkan sumpah saat mulai menjabat. Maka, prinsip pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa harus dijunjung tinggi; tidak boleh ada dukungan terhadap penyerangan kedaulatan negara lain karena penjajahan harus dihapuskan," tegas Eko dalam Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta di DPRD DIY, Jumat (6/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap janji jabatan bagi seluruh aparatur negara, mulai dari Presiden hingga wakil rakyat.

Menurutnya, langkah Indonesia dalam kancah internasional harus mencerminkan sikap bebas aktif yang bermartabat, bukan justru memicu ketegangan dengan mitra strategis atau tunduk pada tekanan kekuatan adidaya.

Ia mengingatkan kembali akar sejarah hebat Yogyakarta yang menjadi benteng terakhir Republik saat ibu kota pindah ke Jogja tahun 1946, di mana Bung Karno dan Bung Hatta berkantor di sini.

Kekhawatiran ini sejalan dengan pandangan Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dafri Agus Salim, yang menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP sangat riskan mengingat ketergantungan investasi dan utang luar negeri yang sudah terlanjur mendalam.

Dafri mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah mengambil langkah yang bisa merusak kredibilitas bangsa.

Strategi pertahanan dan akses persenjataan nasional kini sedang dipertaruhkan jika Indonesia terjebak dalam blokade kepentingan rivalitas antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya, berkaca pada sulitnya mendapatkan alutsista di masa lalu.

Dari sisi ekonomi, Rimawan Pradiptyo dari FEB UGM menengarai adanya potensi misalokasi sumber daya APBN yang masif jika Indonesia memaksakan diri terlibat dalam BOP tanpa data yang kuat (evidence-based policy). Biaya mandiri senilai Rp17 triliun untuk pengiriman pasukan dinilai akan sangat membebani keuangan negara karena tidak bisa di-reimburse layaknya skema PBB. Selain itu, kesepakatan ART dikhawatirkan memangkas fungsi subsidi BUMN seperti Pertamina, PLN, hingga Telkom yang selama ini menjalankan penugasan vital seperti BBM satu harga atau infrastruktur di daerah terpencil.

Menutup pernyataannya, Eko Suwanto mengajak seluruh pihak untuk kembali menghayati Amanat 5 September 1945 dari Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Pakualam VIII sebagai bukti komitmen ideologis Yogyakarta terhadap keutuhan NKRI.

Semangat pengorbanan para pendahulu bangsa ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat agar tidak menggadaikan kedaulatan demi kepentingan perdagangan luar negeri, melainkan tetap konsisten melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Pengambilan kebijakan yang sangat krusial ini memerlukan transparansi penuh agar publik memahami arah masa depan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News