Ketua Komisi A DPRD DIY Dorong Penataran Jaga Warga DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk segera menyelenggarakan pembekalan dan penataran sistematis bagi seluruh kelompok Jaga Warga.

Langkah penguatan kapasitas ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil monitoring Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023, standarisasi kompetensi bagi personel di ribuan padukuhan dan kampung menjadi kebutuhan mendesak agar stabilitas sosial di Jogja tetap terjaga.

Eko Suwanto menekankan bahwa kehadiran personel di lapangan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya secara mendalam.

Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (4/3/2026), Komisi A DPRD DIY telah merumuskan rekomendasi penting, salah satunya meminta Paniradya Keistimewaan untuk menjamin ketersediaan anggaran infrastruktur pendukung.

Fasilitas seperti repeater komunikasi, rompi seragam, hingga biaya operasional Omah Jaga Warga menjadi prioritas guna menumbuhkan rasa bangga dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas pengabdian.

"Sesuai amanat Pasal 30 dalam Pergub Nomor 41/2023, sistem yang solid antara instruktur keamanan dan fasilitasi pemerintah harus segera terbangun," tegas Eko Suwanto, Senin (9/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini memproyeksikan lembaga tersebut tidak hanya sebagai simbol tradisi guyub rukun, tetapi bertransformasi menjadi lembaga formal yang profesional dalam menjaga marwah keistimewaan.

Selain penguatan identitas melalui atribut seragam, konsolidasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memastikan peningkatan kemampuan personel berjalan secara berkelanjutan di seluruh wilayah.

Apresiasi khusus juga diberikan Eko Suwanto atas kinerja kelompok tersebut di bawah koordinasi Satpol PP DIY saat momen buka puasa bersama anggota se-Kota Jogja akhir pekan lalu. Meski demikian, ia memberikan catatan penting mengenai adanya ketimpangan dukungan anggaran di beberapa daerah yang menyebabkan distribusi fasilitasi belum berjalan optimal. Sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara jajaran Satpol PP DIY dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan menjadi solusi atas kendala disparitas fasilitas yang terjadi saat ini di lapangan.

Melalui momentum penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBD 2027 dan Dana Keistimewaan 2028, diharapkan muncul alokasi dana yang lebih konkret untuk pengadaan sarana prasarana vital. Kebutuhan alat komunikasi seperti handy talky (HT) serta penguatan infrastruktur Omah Jaga Warga akan diposisikan sebagai pusat koordinasi utama di tingkat kalurahan guna menjamin efektivitas pelaporan. Upaya ini selaras dengan komitmen Eko Suwanto dalam memperjuangkan kesejahteraan dan efisiensi kerja Jaga Warga DIY sebagai garda terdepan pelindung masyarakat dalam jangka panjang. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News