Trilogi Filosofi Keistimewaan DIY, Kompas Pemerintahan Bumi Mataram

JOGJA—Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tiga filosofi yang saling berkait dan menjadi penyokong serta kompas dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula lan Gusti. Di segala zaman, trilogi filosofi ini berkembang dan beradaptasi sehingga tetap relevan untuk masyarakat modern.

Sekretaris Paniradya Kaistimewan DIY, Ariyanti Luhur Tri Setyarini, mengatakan filosofi tersebut muncul bersamaan dengan berdirinya Kraton Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengku Buwono I, menjadi peletak dasar filosofi tersebut yang dapat dilihat dari arsitektur tata kota di DIY.

“Sistem pemerintahan di Yogyakarta tidak biasa. Bersamaan dengan pembangunan arsitektural tata kota, ada filosofi yang mendasari yang sekarang lebih dikenal dengan sumbu filosofi,” kata Ariyanti dalam gelar wicara di SMAN 1 Turi, Sleman, Jumat (13/3/2026).

Ariyanti menegaskan bahwa Kraton Ngayogyakarta merupakan lembaga warisan budaya bangsa. Ada peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan budaya di Yogyakarta. Sebab itu, ia berharap para pemuda ikut menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya tersebut.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Baha Uddin, menceritakan bagaimana Kraton Ngayogyakarta berdiri dan bagaimana pendirian kraton menjadi babak baru pemerintahan yang mendasarkan pada trilogi filosofi Keistimewaan DIY.

Menurutnya, ada tiga peristiwa penting yang membuka jalan pemerintahan DIY, yaitu Perjanjian Giyanti, Kesepakatan Jatisari, dan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi mendapatkan separuh wilayah Kerajaan Mataram. Kontrak politik dengan Belanda ini berlanjut pada Kesepakatan Jatisari ketika Sultan Hamengku Buwono I bertemu Paku Buwono III.

“Kesepakatannya adalah Sultan Hamengku Buwono I akan melanjutkan kebudayaan dan peradaban Kerajaan Mataram, sedangkan Sunan Paku Buwono III akan membuat kreasi-kreasi baru. Sejak saat itu, aspek kultural antara Yogyakarta dan Surakarta berbeda,” kata Baha.

Peristiwa terakhir adalah Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengku Buwono I mendeklarasikan negara dan pemerintahan baru menggunakan nama Ngayogyakarta yang berasal dari kata dasar Ayodya yang berarti negeri aman tanpa perang. Aspek filosofis dan sosial telah ditentukan sejak pembentukan ini.

“Tujuh bulan sejak pembentukan, Kraton dan Kota Jogja dibangun dengan dasar tiga filosofi tadi,” katanya.

Nilai Hamemayu Hayuning Bawana mengajarkan pentingnya merawat keharmonisan dan memperindah kehidupan bersama; Sangkan Paraning Dumadi mengingatkan manusia pada hakikat asal dan tujuan hidupnya; sementara Manunggaling Kawula lan Gusti menegaskan pentingnya harmoni antara pemimpin dan rakyat, negara dan masyarakat.

Representasi filosofi Manunggaling Kawula lan Gusti dapat dilihat pada Tugu Golong Gilig. Replikanya dapat dilihat di sisi selatan bagian pojok timur Tugu Yogyakarta saat ini.

Tugu Golong Gilig dahulu memang dibangun untuk menggambarkan hubungan dan kesatuan prinsip antara rakyat dengan rajanya. Tugu setinggi lebih dari 20 meter ini kemudian hancur ketika gempa bumi terjadi. Belanda memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun kembali tugu tersebut dengan wujud arsitektur yang berbeda sebagaimana dapat dilihat saat ini.

“Belanda ingin memotong hubungan antara rakyat dengan rajanya dengan mengubah struktur tugu,” ucapnya.

Sementara itu, Penghageng II Kawedanan Purwa Aji Laksana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT Purwowinoto, mengatakan struktur organisasi di Kraton selalu diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Tentu struktur yang ada saat ini berbeda dengan struktur kraton ketika pertama kali berdiri.

Ia juga menyinggung keterbukaan Kraton dalam menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang berlandaskan pada trilogi Keistimewaan DIY.

“Kami terbuka untuk anak muda. Ada yang menyusun disertasi dan perlu ke Kraton, kami terbuka,” kata KRT Purwowinoto. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News