Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK-SIJI) DIY bekerja sama dengan Pemda DIY menggelar seminar dan focus group discussion (FGD).
Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari pendidikan Pancasila atau Sinau Pancasila, karena perintah Pancasila adalah tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan wewenang.
9 Desember merupakan tanggal penting dan berarti dalam pemberantasan korupsi, di mana pada tanggal tersebut seluruh negara memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Korupsi merupakan bahaya laten sekaligus musuh besar setiap negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menobatkan sebuah desa di Bantul sebagai desa antikorupsi.
orum Penyuluh Antikorupsi Pak Siji (Sahabat Integritas Jogja Istimewa) DIY dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 menyelenggarakan kegiatan Pentas Kolaborasi Budaya Jogja & Minang dengan tema Menggelorakan Semangat Antikorupsi melalui Seni Budaya: Korupsi bukan Budaya. Kegiatan itu bekerja sama dengan KPK-RI, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Dikpora DIY, Angkringan BDK Yogyakarta, Sanggar Arum Pemanahan, Sumbar Talenta (Sumatera Barat), APA YA (Asosiasi Penyair Anti Korupsi Yes Action).
Kejaksaan Negeri Gunungkidul berkomitmen untuk menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen ini sebagai tindaklanjut predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang diraih di 2020.
Sesuai amanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Upaya Pencegahan Korupsi, melalui Tujuh anggota Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK SIJI), pencegahan antikorupsi akan digalakkan di lingkungan pendidikan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono mengatakan bahwa penyidik Bareskrim memeriksa jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dengan dugaan aliran dana dari Djoko Soegiarto Tjandra.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyonomenyampaikanbahwa Tim Pemburu Koruptor dan Tim Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 memiliki kewenangan yang berbeda dalam menangkap pelaku kejahatan yang menjadi DPO.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera menghentikan program Kartu Prakerja karena adanya dugaan maladministrasi sejak program tersebut mulai diluncurkan.
