Perguruan tinggi diharapkan menjadi benteng pertama pencegah tumbuhnya korupsi di Indonesia.nMenteri Riset Teknologi dan Perdidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama dalam menjaga Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi.
Pemberantasan suap di daerah masih minim dan lambat. Padahal suap adalah induk korupsi. Masyarakat juga semakin tidak peduli dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh suap. Hal ini dibuktikan dengan keengganan melaporkan sebuah penyuapan ke pihak berwajib.
Peta jalan ini merupakan rencana yang memuat langkah-langkah sistematis dan strategis mengenai pelaksanaan antikorupsi atau antifraud dalam kurun waktu tertentu.
Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir untuk kasus proyek PLTU Riau-1 dihentikan sementara.
Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa korupsi yang dilakukan oleh lembaga peradilan selama 2017 dinilai masih mengecewakan.
Sedikitnya 44 desa di Kabupaten Bantul menandatangani kerja sama dengan Kejari Bantul untuk Pelaksanaan Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (P4D), Selasa (24/4/2018) di Gedung Mandhala Karya Sidi, kompleks Pemda II Manding. Diharapkan dengan kerja sama ini dapat mencegah tindak pidana korupsi di pemerintahan desa.
Dosen memiliki tanggung jawab moral yang besar, tak disarankan untuk menjadi saksi ahli yang membela tersangka korupsi meski dibayar mahal.
Pendidikan antikorupsi semakin digencarkan di Indonesia, salah satunya melalui pendirian Akademi Antikorupsi.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul siap membangun zona integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pencanangan zona integritas bebas korupsi dideklarasikan bersama di area Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Bantul, Minggu (8/4/2018).
