KPK Kembali Ingatkan Khalayak untuk Cek Rekam Jejak Capres-Cawapres & Caleg
KPK kembali mengingatkan masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon anggota legislatif (caleg) sebelum memberikan suaranya pada Pemilu 2019.
KPK kembali mengingatkan masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon anggota legislatif (caleg) sebelum memberikan suaranya pada Pemilu 2019.
Menurut Novel, isu tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar sehingga dirinya harus bertanggung jawab untuk meluruskan isu tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No.10/2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Sebagai langkah awal, pendidikan antikorupsi bakal diterapkan di 23 sekolah di Jawa Tengah.
Para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos soleksi dan PNS di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menandatangani serta mendeklarasikan janji kinerja dan komitmen bersama.
Korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Upaya pemberantasan korupsi juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Berbagai perwakilan pelajar SMA di DIY mengikuti lomba yel di Halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta, Senin (10/12/2018) pagi.
Kanwil Ditjen Pajak DIY menggelar kegiatan Hari Antikorupsi dalam Car Free Day di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, Minggu (9/12). Kegiatan itu sebagai komitmen untuk mengajak petugas pajak dan masyarakat dalam melawan korupsi.
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memunculkan kontroversi selain mendapat tanggapan beragam dari para anggota parlemen.
Perang melawan korupsi hingga kini masih menjadi agenda penting dari KPK. Tak dipungkiri, ruang birokrasi merupakan tempat yang paling sering mendapatkan sorotan tajam. Pegawai negeri sipil (PNS) kerap tersangkut kasus korupsi.
Perguruan tinggi diharapkan menjadi benteng pertama pencegah tumbuhnya korupsi di Indonesia.nMenteri Riset Teknologi dan Perdidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama dalam menjaga Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi.