Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, meraih penghargaan kategori Best Innovative Government of Excellence 2018 dalam acara Seven Media Asia Government Excellence 2018 yang digelar di Bali, Sabtu (25/8/2018).
Besaran utang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pemerintah pada tahun depan mencapai sebesar Rp409 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui besaran utang yang harus dibayarkan tahun depan tersebut cukup besar. Akibatnya pengelolaan anggaran di tahun depan memiliki tantangan yang cukup berat.
Pemkab Kulonprogo berencana menjadikan dua desa sebagai kawasan pusat pemerintahan terpadu. Dua desa yang menjadi alternatif pilihan yaitu Desa Margosari dan Desa Giripeni.
nSetelah Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memberikan usulan kenaikan Polda DIY dari tipe B menjadi tipe A, kini Polda DIY terus melakukan persiapan untuk menghadapi penilaian untuk kenaikan tipe.
Tidak tertib jadwal sejumlah tahapan program pembangunan menjadi pemicu tingginya gap kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kulonprogo.
Tidak tertib jadwal sejumlah tahapan program pembangunan menjadi pemicu tingginya gap kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Dari hasil penilaian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) menjadi OPD berkinerja terbaik, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan beberapa dinas lain menjadi OPD dengan kinerja terburuk.
Beberapa jam setelah menyatakan sumpah jabatan baru di Ankara, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengangkat menantunya Berat Albayrak menjadi menteri keuangan dan finansial dalam kabinetnya.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memasuki tahapan public hearing (dengar pendapat). Forum yang membahas raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo itu dihadiri oleh sejumlah kepala desa, anggota BPD, karang taruna dari 87 desa dan satu kelurahan se-Kulonprogo.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih disusun bakal mengatur perihal keterwakilan perempuan dan proses pengisian anggota BPD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Akhid Nuryati, menjelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.110/2016 tentang BPD di dalamnya diamanatkan perihal kewajiban adanya perempuan dalam unsur BPD.
Hak keuangan yang didapatkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah melalui mekanisme yang ada. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo.
