Kurang Dokumen Perjalanan, Banyak Penumpang di Bandara Soetta Ditolak
Pemerintah telah kembali membuka transportasi. Aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kembali berjalan meski masih ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemerintah telah kembali membuka transportasi. Aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kembali berjalan meski masih ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Arus kendaraan yang masuk ke DIY mulai meningkat belakangaan ini setelah sebelumnya sempat diperketat.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY mengharapkan aparat penegak hukum dapat tegas menindak angkutan liar selama pelonggaran transportasi, karena kekhawatiran tidak adanya standar protokol pencegahan Covid-19.
Pasca pemberlakuan pengaturan transportasi dari Kementerian Perhubungan, operasional bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur turut dibatasi seiring dengan perusahaan otobus (PO) yang belum banyak membuka layanan
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran dari para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenhub Tentang Petunjuk Operasional Transportasi Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (SE Dirjen).
Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kementerian perhubungan membatasi hanya akan ada 38 Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi.
Penumpang yang akan menggunakan bus untuk tujuan tertentu dipastikan harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, setelah dipastikan beroperasi kembali, angkutan bus pun akan menaikan tarifnya mengikuti kebijakan protokol kesehatan yang mewajibkan kapasitas bus maksimal 50%.
Kementerian Perhubungan telah mengoperasionalkan kembali angkutan massal di daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan sejumlah ketentuan. Di Kota Jogja, khususnya Terminal Giwangan, kebijakan ini belum terlihat banyak dampaknya.
Menyikapi pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, yang memberikan izin semua moda transportasi beroperasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY menilai pemerintah semestinya fokus penyelasaian Covid-19 terlebih dahulu.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan kembali memberikan izin operasi pada berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Kebijakan itu ia keluarkan pasca peraturan larangan mudik, yang didukung dengan larangan operasi transportasi untuk masyarakat diberlakukan.