Hoaks jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 adalah hal yang paling diantisipasi oleh masing-masing kubu peserta Pilpres. Di kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sejumlah advokat bersama relawan Joko Widodo di DIY membentuk Tim Pembela Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran hoaks.
Media sosial menjadi saluran penyebaran berita bohong atau hoaks. Pada 2018 berita bohong terbanyak disalurkan melalui Facebook, disusul Whatsapp dan Instagram.
Tim SAR di Kulonprogo mengaku resah menyusul banyaknya laporan palsu alias hoaks yang terus bermunculan. Bahkan terakhir petugas Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Pantai Glagah bersama PMI dan Polres Kulonprogo menerima laporan seorang pemancing yang tenggelam di Pantai Bugel, Panjatan, Senin (10/9/2018). Saat ditelusuri, laporan itu ternyata bohong.
Polresta Jogja bakal menelusuri penyebar pesan berantai yang berisi seruan aksi #2019GantiPresiden. Pesan berantai itu dinilai sebagai berita bohong lantaran sejumlah orang yang disebutkan dalam pesan tersebut menampik keterlibatannya.
Pesan berantai berisi seruan aksi #2019GantiPresiden menyebar di masyarakat beberapa hari terkahir. Sejumlah nama organisasi tercantum dalam isi pesan tersebut, tetapi sebagian merasa namanya dicatut.
Kapolresta Jogja angkat bicara terkait dengan pesan berantai yang berisi seruan aksi #2019GantiPresiden pada Minggu (2/9/2019) di Titik 0, Kota Jogja. Pesan berantai itu dinilai sebagai berita bohong atau hoaks setelah sejumlah orang yang dicatut namanya menyangkal keterlibatannya.
Sehubungan dengan viralnya penyebarluasan pesan atau berita lewat aplikasi pesan singkat tentang gempa Jawa yang beredar luas di masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menginformasikan bahwa link atau tautan berita tersebut merupakan hasil wawancara Berita Satu TV dengan peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Danny Hilman Natawidjaja, M.Sc.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengaku telah menjadi korban berita palsu atau hoaks.
Mengapa hoaks mudah menyebar di kalangan masyarakat Indonesia? Akademisi menyebut salah satunya karena rendahnya budaya literasi di masyarakat Indonesia.
Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) meminta kalangan santri ikut menangkal berita palsu atau hoaks yang saat ini sangat marak.
