Kapolresta Jogja angkat bicara terkait dengan pesan berantai yang berisi seruan aksi #2019GantiPresiden pada Minggu (2/9/2019) di Titik 0, Kota Jogja. Pesan berantai itu dinilai sebagai berita bohong atau hoaks setelah sejumlah orang yang dicatut namanya menyangkal keterlibatannya.
Sehubungan dengan viralnya penyebarluasan pesan atau berita lewat aplikasi pesan singkat tentang gempa Jawa yang beredar luas di masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menginformasikan bahwa link atau tautan berita tersebut merupakan hasil wawancara Berita Satu TV dengan peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Danny Hilman Natawidjaja, M.Sc.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengaku telah menjadi korban berita palsu atau hoaks.
Mengapa hoaks mudah menyebar di kalangan masyarakat Indonesia? Akademisi menyebut salah satunya karena rendahnya budaya literasi di masyarakat Indonesia.
Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) meminta kalangan santri ikut menangkal berita palsu atau hoaks yang saat ini sangat marak.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, terkait maraknya akun provokatif bukan hanya si penyebar dan pembuat konten saja yang perlu diberi sangsi, perusahaan media sosial juga harus bertanggung jawab.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menggodok regulasi untuk menindak perusahaan media sosial yang melakukan pembiaran terhadap penyebaran hoaks.
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berharap dapat menjalin kerjasama dengan biro hubungan masyarakat (humas) seluruh kementerian lembaga dalam menanggulangi berita hoaks.
Kini hadir aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak apakah sebuah berita hoax atau tidak.
Polda Metro Jaya didemo puluhan orang yang mendesak agar kasus berita bohong yang diduga dilakukan politikus Fahri Hamzah dan Fadli zon segera dituntaskan.
