Jika banyak berita bohong yang menyebar saat sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana membatasi akses internet. Namun rencana itu justru mendapat kecaman.
Jelang sidang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), muncul isu pembatasan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan belum ada keputusan mengenai wacana pembatasan akses ke sejumlah fitur media sosial pada masa sidang sengketa hasil Pemilu 2019 yang akan berlangsung pekan ini.
Pembatasan akan dilakukan jika sebaran hoaks atau berita bohong masif sekitar 600700 konten per menit.
Pemerintah berjanji tidak akan lagi membatasi penggunaan media sosial saat sidang sengketa pemilu, seperti saat aksi 22 Mei.
Twitter membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi Tweeter in Chief. Sederhananya, Twitter mencari orang untuk menjadi pengelola akun @Twitter. Ini persyaratannya.
Manuver pemerintah memblokir beberapa fitur sosial media atas dasar stabilitas politik dan keamanan pada 22-24 Mei 2019 dianggap sebuah kemunduran dalam mengawal demokrasi.
Menkominfo Rudiantara menyebut ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks.
Pembatasan media sosial telah berakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika kini makin mengintensifkan pemblokiran terhadap situs web dan menurunkan konten yang melanggar undang undang dari platform media sosial seiring dengan normalisasi akses terhadap fitur pesan instan dan media sosial.
Dengan kemajuan teknologi yang ada, mudah saja bagi seseorang untuk menggunakan aplikasi edit foto dan membuat foto liburan palsu demi dipajang di media sosial.
Pemerintah memastikan menghentikan pembatasan media sosial.
