Sejumlah risiko besar menanti jika pemerintah tetap memberangkatkan jemaah beserta petugas dalam misi haji tahun 2020. Selain risiko kesehatan di tengah pandemi Covid-19, pun anggaran ekstra yang harus dikeluarkan.
Menteri Agama Fachrul Razi akan berkonsultasi terkait keputusan penyelenggaraan ibadah haji dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemenag berharapn kepastian penyelenggaraan haji 1441H/2020M ini sudah diumumkan Saudi sebelum 20 Ramadan atau 13 Mei. Sebab, Saudi akan segera memasuki masa liburan musim panas.
Warga Indonesia tengah menghadapi pandemi Corona sehingga banyak aktiitas yang dibatasi. Meski demikian, Kementerian Agama mencatat 166.000 jemaah haji reguler telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama.
Kementerian Agama mempersiapkan skenario pembatalan pemberangkatanhaji di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Hingga 9 April 2020, lebih dari 70% jemaah haji Indonesia berhak melunasi biaya haji, baik reguler maupun khusus, sudah melakukan pelunasan.
Pelaksanaan ibadah haji 2020 masih menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi. Mereka meminta umat Islam menunggu sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang pandemi Covid-19 sebelum melaksanakan ibadah haji, menurut kementerian haji dan umrah di stasiun televisi pemerintah kemarin
Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jamaah haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Ibadah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) segera dibuka dua hari lagi, 19 Maret 2020.
Kendatibelum ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi,Pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji 1441 H/2020M seperti biasa.
Antisipasi terhadap virus corona (covid 19) terus dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI Nizar Ali telah mengeluarkan edaran terkait kewaspadaan dan tindakan antisipasi terhadap virus tersebut. Edaran ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala UPT Arama Haji, dan Staf Teknis Haji di KJRI Jeddah.
