Pendapatan Operator Seluler Didominasi Layanan Data
AnalisKresna Sekuritas Etta RusdianaPutra menjelaskan bahwa lalu lintas data masih akantumbuh didorong oleh layanan video streaming dan gim online.
AnalisKresna Sekuritas Etta RusdianaPutra menjelaskan bahwa lalu lintas data masih akantumbuh didorong oleh layanan video streaming dan gim online.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan Informasi (Bakti) menyampaikan bahwa pengadaan kapasitas satelit untuk program Bakti, telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan sinyal telah meningkatkan status investigasi laporan terkait dengan tender proyek mitra kerja sama operasi program penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia masih mengkaji mengenai produk eSIm yang baru diluncurkan oleh Smartfren.
PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia mempertimbangkan usulan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengenai penjualan kartu perdana di luar negeri.
Kementerian Komunikasi dan Informatika buka suara mengenai alasan mereka tidak mempermanenkan larangan penjualan kartu seluler Zain Tecelom Saudi di Indonesia. Polemik itu mencuat karena SIM card Zain Tecelom dijual di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Guna menghindari praktik penyalahgunaan fitur, pembatalan pendaftaran/registrasi kartu SIM prabayar bakal dibatasi pemerintah.
Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty menuturkan operator Zain telah melanggar Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 beserta turunannya. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, seharusnya Kominfo dan BRTI sudah melakukan penghentian peredaran kartu Zain di seluruh embarkasi haji, tanpa terkecuali.
Perusahaan atau operator telekomunikasi asing harus mendaftarkan diri dan mengajukan izin usaha kepada Pemerintah Indonesia untukmelindungi kepentingan dan hak-hak konsumen.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah meminta pemerintah turut memikirkan mengenai investasi peralatan untuk pemblokiran IMEI yang dibebankan kepada operator.