Untuk mendongkrak perekonomian selama pandemi Covid-19, Pemkab Sleman menyiapkan berbagai strategi. Hal ini dilakukan untuk kembali menggairahkan ekonomi Sleman saat ini.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) DIY terus berupa meningkatkan kelas usaha kecil dan menengah (UKM) di DIY, salah satunya adalah melalui inkubator bisnis.
Pemerintah Kabupaten Bantul membatalkan sejumlah ajang pameran untuk UMKM di 2021. Sebagai gantinya, Pemkab akan memfasilitasi pameran UMKM secara virtual.
Sistem toko milik rakyat (Tomira) yang dikembangkan di Kabupaten Kulonprogo mendapatkan perhatian dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Rencananya, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengadopsi sistem Tomira untuk menyelamatkan pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19.
Data dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian sungguh membuat miris. Survei United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM) Universitas Indonesia pada Januari 2021 menunjukan bahwa sembilan dari sepuluh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mengalami penurunan permintaan terhadap produk mereka selama pandemi Covid-19.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY menggelar tes bagi calon konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau pendamping bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Festival Joglosemar untuk tingkatkan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).
Masa pandemi Covid-19 belum berlalu. Dampak pelemahan ekonomi masih terasa hingga saat ini, termasuk pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. Dalam kondisi seperti ini, digitalisasi sangat diperlukan.
Ini semacam kesepahaman bersama di antara keduanya untuk memajukan UMKM lokal yang sudah memproduksi 13 kategori barang tersebut. Teten pun yakin larangan ini tidak akan menganggu bisnis Shopee.
DPRD DIY mendorong Pemda DIY untuk konsisten menggunakan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kebutuhan makanan dan minuman atau snack rapat di organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diharapkan bisa mendongkrak UMKM agar bisa berkembang.
