Pascapenetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul mengirimkan hasil penetapan ke Pemerintah DIY untuk dievaluasi. Rencananya evaluasi dilakukan selama 14 hari sejak dokumen diserahkan.
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Gunungkidul deklarasikan Germas ‘Bersama Ngayogjokarto’ atau bersama ngayahi joyoning kaluwargo lan tongo teparo yang diharapkan mewujudkan terciptanya suasana asah, asih, asuh dalam keluarga, bertetangga dan bermasyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul sepakati Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, di kantor DPRD Gunungkidul, Rabu (21/11/2018).
Anggota DPRD Gunungkidul berharap Pemkab segera merampungkan draf review Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Gunungkidul 2010-2030. Pasalnya hingga saat ini, perubahan RTRW masih menjadi wacana.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kulonprogo telah menetapkan 91 titik prioritas untuk kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Sisa Daya Kwh guna Lampu Penerangan Jalan Lingkungan (LPJL) atau disebut program 'Tari Terang Jalangkung'. Kegiatan ini sebagai upaya percepatan realisasi Kampung Terang di Bumi Binangun.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 Gunungkidul tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dari target penetapan yang molor hingga dua kali.
Beredar kabar segera diluncurkannya kartu nikah oleh Kementrian Agama (Kemenag) RI. Kemenag Gunungkidul turut melakukan persiapan, meski dalam waktu dekat dinilai kartu nikah belum diberlakukan di Gunungkidul.
Proses pembangunan rumah sakit tipe D di Saptosari belum selesai. Namun, Dinas Kesehatan Gunungkidul berencana meningkatkan status dua puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah tipe D.
Program renovasi rumah tak layak huni (RTLH) di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari diketahui bermasalah yang mengakibatkan perbaikan 460 RTLH terhenti beberapa waktu.
Defisit anggaran di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 berpotensi membengkak. Hal ini tidak lepas adanya tambahan program yang diusulkan dari pemkab maupun aspirasi anggota DPRD Gunungkidul.
